BUMILAMPUNG.COM – Berdasarkan hasil kesimpulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan Kota Kotabumi, bahwa dana desa atau kelurahan (DD/DK) dapat dialokasi untuk membiayai fogging yang dibutuhkan dalam menanggulangi wabah DBD sedang merebak belakangan. Pasalnya, langkah tersebut diambil menindak lanjuti keluhan Pemerintah Daerah setempat melalui dinas kesehatan Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang mengakui kesulitan dalam mengadakan kegiatan tersebut.
“Ya tadi sempat terucap disana, dinas kesehatan hanya memiliki anggaran Rp140 juta dalam penanganan kasus ini. Sehingga ada usulan disana kalo fogging itu dapat dilakukan desa/kelurahan, dan ternyata itu bisa. Makanya mulai tahun ini akan coba dianggarkan melalui dana desa dan kelurahan guna menutupi kekurangan tersebut, “ujar Camat Kotabumi, Nujum Masya
usai laksanakan Musrenbang tingkat kecamatan di kantor camat setempat yang dihadiri, unsur dewan, OPD, desa/keluraha dan masyarakat, Senin (10/2).
Ditegaskannya lagi, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas kesehatan itu, maka pihak desa/kelurahan telah memutuskan untuk memasukkan anggaran didesa/Kelurahan nya melalui DD/DK sehingga dapat mengacover apa yang menjadi keluhan masyarakatnya, sebab, wabah DBD di wilayah Kecamatan Kota hampir sebagian besar sedang merebak.
“Ya disini sebagian besar kelurahan warganya telah ada terjangkit penyakit ini. Bahkan, sampai kedesa-desa. Sehingga ini menjadi musuh bersama, selain melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah. Seperti pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan cara bergotong-royong, “tegasnya yang juga pernyataan tersebut diamini Kadis Kesehatan Lampura, Maya Metisa seraya mengungkapkan, keterbatasan itu menyebabkan pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Sehingga berharap ada kerja sama dari semua pihak guna menanggulangi masalah demam berdarah itu.
“Ya meski itu terbatas anggarannya, kita tetap berusaha menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan fogging, yakni melalui puskesmas, “tambahnya didampingi Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Neli Kusrianti.
Namun demikian, tambah Maya lagi, pihaknya berkeyakinan persoalan itu tidak bakal ada masalah, sebab, fogging bukan satu-satu satana dalam menekan angka penyebaran virus DBD tersebut. Misal PSN, satu rumah satu jumantik (1R1J) dan PHBS yang telah disosialisasikan kepada masyarakat. Baik itu melalui puskesmas maupun dinas kesehatan sendiri.
“Untuk anggaran sendiri, di keuangan mulai ada signal. Mudah-mudaha tidak terkendala, sehingga apa yang menjadi harapa masyarakat dapat dilaksanakan pemerintah, “tambahnya.
Dijelaskannya juga, berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampura , sampai dengan saat ini warga yang positif terjangkit DBD sebanyak 77 orang. Dengan rincian 54 pasien dari 70 kasus dilaporkan rumah sakit (KDRS) di Januari 2020, dan 23 orang pada bulan Februari tahun ini. Meski data dibeberapa rumah sakit menunjukkan angka yang tinggi, seperti di RSD Ryacudu, Handayani dan HM Yusuf dengan total diatas seratusan pasien.
“Jadi data itu sebenarnya masih dalam bentuk laporan terduga, sementara yang positif hanya 77 orang saja, dan untuk yang meningga kemarin itu belum ada laporan pastinya. Sebab, di Ryacudu kemarin sempat normal namun dengan 300 HB dan keesokkan menurun, akibat asupan dan lainnya, “pungkasnya.(Sab)
