LAMPUNG TIMUR – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamtim Zaiful Bukhori kecolongan. Pasalnya, kegiatan pelatihan jurnalistik bagi perangkat desa yang dikoordinir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim pada tanggal 25 April 2018 lalu yang bertepatan di Hotel Horison Bandar Lampung tak diketahui dirinya.
Kegiatan pelatihan jurnalistik bagi Kades itu baru diketahui Plt Bupati Lamtim, setelah dirinya mendapatkan informasi dari sejumlah Kades yang ikut serta dalam pelatihan tersebut.
Menurut Zaiful, kegiatan pelatihan jurnalistik Kades sudah menyimpang. “Terus terang saya kaget mengetahui adanya kegiatan tersebut, dan anehnya lagi. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada laporan terhadap saya selaku Plt Bupati. Dengar kabar adanya kegiatan tersebut, saya langsung kumpulkan para kepala desa setelah acara pelatihan itu selesai. Karena apa saya kumpulkan, dimana kegiatan yang dilakukan itu sudah menyimpang dari yang seharusnya,” kata Zaiful.
Lanjutnya, dihadapan kades yang telah berkumpul, Zaiful menghimbau agar tidak ada lagi kades, yang ikut serta dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi).
“Saya langsung sampaikan kalau ada kegiatan seperti itu agar jangan diikuti lagi. Karena kegiatan itu memang tidak sesuai Tupoksinya dan itu tidak benar untuk dilakukan.” katanya.
Sementara itu dirinya selaku Plt Bupati Lamtim tidak pernah dilaporkan terkait akan adanya pelatihan itu. Bila adanya kegiatan program itu, seharusnya sudah ada laporan kegiatannya tersebut.
“Jadi dilihat kegitan tersebut, jelas saya bilang bahwa kegiatan tersebut tidak benar untuk dilakukan. Apa memang para kades itu udah mau kerja di media juga, sehingga dibuat kegiatan pelatihan jurnalis,” ucapnya.
Masih dikatakan, pada waktu acara senam bersama di kecamatan Batanghari, saat itu ada salah satu Camat dan Kades yang menyebutkan dan menyinggung terkait kegiatan pelatihan jurnalistik itu.
“Karena saya tidak ada pemberitahuan, maka saya langsung kembali bertanya, sebenarnya yang koordinir kalian itu siapa, dan anggarannya di APBDes itu seperti apa. Dan kemudian saya sampaikan, bahwa kegiatan itu tidak ada pemberitahuan pada Plt Bupati, yang seharusnya pelaksanaan kegiatan tersebut harus ada pemberitahuan atau laporan. Maka dalam hal ini, saya selaku Plt.Bupati juga tanda tanya besar, kenapa ada kegiatan besar seperti itu, tetapi tidak ada pemberitahuan kepada saya, ini ada apa,”kata dia, kemarin.
Kemudian, kegiatan pelatihan jurnalistik kepada Kades kenapa dilakukan di luar daerah, kenapa tidak dilakukan di Lamtim..
“Lagian dalam hal ini harus jelas, siapa yang akan melatihnya, kapasitasnya seperti apa, gedungnya dimana. Kita ada Islamic Center yang bisa dipakai, kenapa kegiatannya harus dilakukan jauh dari Lamtim,” katanya.
Zaiful melanjutkan, bahwa dirinya telah menanyakan jumlah dana yang di keluarkan oleh kepala desa untuk mengikuti acara tersebut. “Mereka (Kades) menjawab bahwa, setiap kamar dua orang dan biaya dikenakan Rp.2.910.000,00 setiap desa. Coba kalau kita hitung, duit itu banyak dan sayangnya lagi harus di bawa atau habiskan di Bandar Lampung,” terangnya.
Jika kegiatan tersebut dilakukan untuk tidak takut sama wartawan, maka dalam hal menjalankan tata pemerintahan ini kita harus paham bahwa kritik dan saran dari kawan-kawan dari media itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada kontrol dari kawan media yang ada, bagaiman pemerintahan ini mau berjalan dengan baik.
“Jangan karena gak ada kontrol, kita merasa kerjaan yang kita lakukan itu sudah benar terus. Maka saya juga meminta kepada kawan-kawan media dan LSM yang ada di Lamtim ini untuk terus mengontrol kegiatan yang ada di Lamtim ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membenahi Lamtim ini. Lamtim ini adalah milik kita bersama, mari kita bawa lamtim ini ke arah yang lebih baik lagi,” ungkapnya. (ars/asf)
