Kabid Pengairan Dinas PU Pemkab Lamsel Syahroni, Terancam Sangsi Disiplin PNS

BERBAGI

LAMPUNG SELATAN – Sejak di tangkapnya Bupati Lamsel Zainudin Hasan dan Kadis PU Lamsel Anjas Asmara dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT) pada jumat lalu, hingga kini Keberadaan Kabid Pengairan Dinaa PU Pemkab Lamsel Syahroni tidak di ketahui keberadaannya.

Di ketahui Syahroni adalah salah satu PNS pemkab Lamsel yang juga ikut di bawa KPK ke Polda Lampung, saat penagkapan di salah satu hotel di bandar Lampung Jumat pekan lalu. Sejak itu, orang kepercayaa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lamsel Anjar Asmara itu mengilang tampa jejak.

BACA JUGA  Badilum MA Tinjau PN Gedong Tataan

” Kami tidak tau mas, sejak ada OTT tempo hari kami hilang kontak, dan sudah hampir satu minggu ini dia tidak masuk kerja” ujar seorang ASN di Kantor PU Pera pemkab Lamsel yang namanya engan untuk ditulis.

IKLAN

Kalau seblum ada OTT ujar ASN tersebut, meski jarang masuk kantor masih bisa koordinasi maslah kerjaan dengan Syahroni meski melalui telepon seluler, sekarang Hp sudah tidak ada yang aktif lagi.

BACA JUGA  Bupati Winarti Jenguk Keluarga Korban Tenggelam

Terpisah Kepala BKD lamsel Akar Wibowo di hubungi melalui telepon selulernya terkait ASN yang mngkir mengatakan, pasti akan ada sangsi untuk ASN yang tidak masuk kerja.

” Yah tentu ada sangsi untuk yang bersangkutan, kita tunggu saja informasi dari Inspektorat, karena tugas mereka untuk melakukan pemeriksaan ASN yang bandel” ujar Akar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur mengenai pemberian sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti sering bolos kerja.

BACA JUGA  DPRD Lamteng Gelar Paripurna Tentang Rancangan APBD Perubahan 2019

Berdasarkan PP Nomor 53/2010, untuk PNS yang tidak masuk sebanyak 1-5 hari terkena sanksi ringan berupa teguran lisan, sedangkan untuk 6-10 hari berupa sanksi teguran tertulis, untuk 11-15 hari terkena sanksi pernyataan tidak puas dari pimpinan, dan yang paling berat bagi PNS yang tidak masuk sebanyak 31-46 hari atau lebih.

“Sanksi dijatuhkan tergantung bobot pelanggarannya, kalau tidak masuk 31-46 hari atau lebih, sanksi hukuman disiplinnya berat,” kata Akar Wibowo, di hubungi Bumilampung.co.id jumat(3/8/2018).(Lim).

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here