BANDAR LAMPUNG – Menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung 2018 , Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Lampung menyatakan sikapnya terkait Pilgub Lampung.
Secara kelembagaan, Pemuda Pancasila tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, yang maju dalam pesta demokrasi mendatang.
“Sebetulnya saat Muswil, kami minta ketua MPW yakni Ryco Menoza untuk maju pada Pilgub 2018. Hanya saja Rycko melihat ada kader lain yang lebih berkesempatan. Lalu, Kader Pemuda Pancasila yang maju Pilgub adalah Mustafa. Sekarang seiring perkembangan situasi, masa kami mendukung seseorang yang sudah jadi tersangka untuk menjadi gubernur. Maka hasil pleno kami, memutuskan untuk tidak memberikan dukungan ke siapapun secara kelembagaan,” kata Syamsir Firdaus, Pengurus MPW Pemuda Pancasila, di ka tor MPW PP, Selasa (24/4).
Dijelaskannya, pada rapat pleno II MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung berlangsung pada 16 Maret 2018 lalu. Dengan tidak memberikan dukungan khusus secara kelembagaan, maka dengan ini tidak dibenarkan untuk seluruh kader menggunakan atribut organisasi Pemuda Pancasila saat mendukung mengkampanyekan salah satu calon gubernur atau wakil gubernur Lampung.
“Secara personal, kader dibebaskan mau mendukung siapapun. Akan tetapi ya syaratnya tak boleh sama sekali pakai atribut lembaga Pemuda Pancasila ini,” jelasnya.
DPW PP menegaskan, apabila ada kader yang tetap menggunakan atribut Pemuda Pancasila saat berkampanye untuk salah satu Paslon, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan organisasi.
“Sanksi berupa teguran, lalu pemberhentian pengurus kalau dia pengurus, dan terakhir pencabutan KTA organisasi,” tegasnya.
Sementara itu sekretaris MPW Pemuda Pancasila Lampung Asroni Paslah menambahkan, meski sebelumnya arah dukungan menuju ke Mustafa, namun itu belum melalui Pleno.
Sehingga pernyataan sikap ini tidak termasuk dalam penarikan dukungan. Hasil Mubes Pemuda Pancasila menyatakan harus mendukung kader yang hendak menjadi kepala daerah.
Jadi ketika ada Kader yang mencalonkan jadi kada maka wajib didukung. Meskipun belum ada keputusan secara pleno, baru dalam tahap pembicaraan tatanan saja. Memang pasti di plenokan.
“Memang awalnya ada beberapa nama Kader kita yang muncul. Diantaranya Herman HN, Arinal, Mustafa, dan lainnya. Akan tetapi, Kader yang minta didukung harus mengajukan surat permohonan. Barulah nanti akan diplenokan. Nah, sampai detik ini belum ada satupun kader yang ikut Pilgub itu yang mengajukan permohonan untuk didukung,” pungkasnya. (rnn/asf)
