BERBAGI

PESAWARAN – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona nampaknya tak serius untuk mengusut adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di dunia pendidikan di kabupaten tersebut, khususnya di Kecamatan Negerikaton.

Pasalnya, instruksi investigasi yang dikeluarkan kepada inspektorat hanya sebatas lisan. Sebab, hingga kemarin inspektorat belum bergerak karena belum adanya surat perintah dari bupati tersebut.

“Ya kita belum turun karena surat perintah Pak Bupati belum ada. Dia kan wawancara sama anda (media, red). Tapi sampai hari ini (kemarin, red) surat perintahnya belum ada,” kata Inspektur inspektorat Pesawaran Chabrasman, kemarin.

IKLAN

Selain surat perintah bupati, kata Chabrasman, pihaknya juga belum mendapat surat pengaduan dari pihak kepala sekolah (kepsek) yang telah dipungut dana oleh korcam Negerikaton tersebut.

BACA JUGA  Peringati Tahun Baru Islam, IJKP-Polres Pesawaran Gelar Baksos

“Kita belum ada pengaduannya. Terus siapa yang mau kita periksa,” tegas dia.

Ketua LSM LIRA Pesawaran Fabian Jaya mengatakan dinas pendidikan dan bupati harus merespon cepat masalah ini. Apalagi kepala sekoalh sudah membuat pernyataan yang menyatakan adanya dugaan pungli ini. Agar keresahan kepala sekolah ini dapat selesai secepatnya tidak mengganggu proses belajar mengajar.

“Dinas atau bupati harus cepat tanggap. Jangan lama menyelesaikan masalah ini karena nantinya dapat merusak pendidikan. Dan nama bupati juga dapat tercemar jika masalah ini tidak segera dituntaskan. Jangan sampai terkesan dinas pendidikan bermain,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, menanggapi adanya dugaan pungutan liar, pengondisian buku dan penekanan yang dilakukan Koordinator Kecamatan Negerikaton dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) terhadap sejumlah kepala sekolah, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona intruksikan Inspektorat setempat untuk turun ke lapangan guna melakukan investigasi.

BACA JUGA  Miris, Kades Bunut Diduga Larang Satgas Bencana Bersihkan Sisa Banjir

Sebab, bupati mengaku permintaan dari sejumlah kepala sekolah dan guru untuk mencopot Korcam dan K3S dari jabatannya tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme.

Apalagi menurutnya, kondisi permasalahan tersebut bersifat dinamis yang terlebih dahulu harus diketahui simpul permasalahannya.

“Kita tidak bisa semena-mena begitu disurati terus diganti. Apabila kebijakan kami tidak pas disuatu daerah, maka dievaluasi melalui mekanisme,” kata Dendi Ramadhona saat dikonfirmasi usai penyerahan Surat Keputusan (SK) guru honor di GSG Pemkab setempat, Kamis (31/5).

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pihanya tersebut tidak hanya akan berlaku kepada Korcam Negerikaton saja, melainkan juga terhadap kepala sekolah di kecamatan setempat.

BACA JUGA  PMI Kota Metro Gelar Gebyar Donor Darah

Sebab, dikatakanya bahwa adanya ketidakharmonisan antara kepala sekolah, pengawas dan Korcam tersebut lantaran adanya pola fikir yang berbeda diantara kedua belah pihak. Sehingga, kedua belah pihak harus sama-sama dievaluasi.

“Harus kita evaluasi kedua belah pihak, apabila salah semua maka kita akan ganti semua,” terangnya.

Untuk itu ia mengintruksikan kepada Kepala Inspektorat setempat untuk mengusut dugaan pungutan liar yang dilakukan Korcam Negerikaton Rismalena dan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Agus agar segera dapat diketahui langkah selanjutnya. “Saya minta agar Inspektorat dan PPNS segera turun ke lapangan melakukan evaluasi dan pemeriksaan,” tandasnya. (fau/asf)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here