BUMILAMPUNG.COM – Masyarakat Lampung berharap Plt Bupati Lampung Utara mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) paska tertangkapnya Bupati Agung Oleh KPK beberapa waktu.lalu
Sepeeti diungkapkan Marathon SE, salah satu tokoh masyarakat dan juga mantan ketua KPU Lampura, kepada sejumlah awak media di Kantor Dewan Pendidikan Lampura kamis (28/11).
Menurut dia, sebagai Plt.Bupati, Budi Utomo dipandang perlu bergerak cepat mengambil langkah-langkah Strategis, untuk kemajuan Daerah ini,
” Plt Bupati Lampura, tidak boleh lamban dalam mengambil kebijakan yang strategis, untuk kemajuan Lampura, karena rakyat berharap banyak kepada beliau untuk melakukan perubahan yang lebih baik” ujar Marathon.
Marathon menilai, sejak jadi Plt Bupati Lampura, Budi Utomo, belum banyak melakukan kebijakan yang strategis.
Plt. Bupati hanya disibukkan dengan persoalan – persoalan yang semestinya bisa dilakukan oleh Pejabat Pemkab Lampura lainnya.
Untuk itu sebagai masyarakat Lampura, dirinya merasa prihatin melihat berbagai persoalan yang ada Lampura. Sementara masyarakat sangat berharap Budi Utomo, dapat menyelesaikan persoalan, dan menjalankan roda Pemerintahan secara baik, dan memulihkan kondisi Pemerintahan, Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampura, Agung ilmu mangkunegara dan dua orang Kepala Dinas beberapa waktu lalu.
“Plt.Bupati harus peka dengan keadaan, dan keluar dari zona nyaman, kemudian untuk urusan kunjungan, seremonial, dan rutinitas lainnya, bisa diserahkan kepada Pajabat lainnya untuk menanganinya. Saat ini beliau mestinya segera menggunakan Manajemen Krisis dalam Situasi Kritis, agar roda Pemerintahan, dan ekonomi masyarakat dapat pulih, dan berjalan stabil,” tambah Marthon.
Selanjutnya, Marathon juga memandang perlunya Plt Bupati melakukan Koordinasi dengan semua pihak. Pasalnya, jika itu tidak dilakukan maka dipastikan langkah-langkah strategis dalam memulihkan keadaan Lampura saat ini tidak mungkin berjalan baik.
“Apa bila itu tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Lampura, akan lebih terpuruk lagi dengan berbagai persoalan dan PR permasalahan yang ada,” pungkasnya.(Sab/Red1).
