BUMILAMPUNG.COM -Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), pada hari senin (38/11) mendatang akan mengelar Aksi unjuk rasa
Diperkirakan dalam aksi tersebut akan di ikuti 10 ribuan masyarakat dari semua elemen, Mereka akan menuntut realisasi anggaran dana desa (DD) tahun 2019, yang sudah 9 bulan bulan tidak cair.
Menurut Ketua Apdesi Lampura, Edwar Syah putra, keputusan tersebut dilakukan sebagai tuntutan atas tidak direalisasikannya anggaran pendampingan yang berasal dari pemerintah daerah setempat meski telah berulang kali pihak Pemkab Lampura berjanji, namun kenyataannya janji tersebut dinilai hanya sekedar isapan jempol semata yang mengakibatkan hilangnya kesabaran pihak aparatur desa se Lampura.
“Ya karena selama ini mereka (Pemda) hanya berjanji-janji katanya mau dibuat permetrik (triwulan) tahun ini akan selesai. Buktinya sampai saat ini baru satu triwulan atau baru bulan Maret 2019 yang direalisasikannya, sementara waktu hanya menyisakan satu bulan saja, ” ujar dia saat dikonfirmasi awak Media usai melaksanakan rapat Koordinasi dengan Kades se Lampura di Kantor Apdesi terkait Rencana tersebut, Kamis (28/11).
Dikatakannya, dalam aksi tersebut pihaknya akan menurunkan sekurangnya sepuluh ribu massa aksi dari seluruh jajaran dan perangkat di wilayah perdesaan masing-masing. Selain itu dirinya juga berharap melalui aksi tersebut apa yang menjadi permintaan dapat segera disalurkan oleh Pemkab setempat, pasalnya selama ini gaji maupun operasional perangkat desa di Kabupaten Lampura masih ditanggung sendiri oleh masing-masing Kades. Bahkan, tidak sedikit pekerjaan dilapangan harus ditanggung secara Pribadi sehingga para kades harus rela gali lubang dan tutup lubang (berhutang-Red).
“Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, yaitu Polres Lampura, mengenai kegiatan ini. Alhamdulillah tak ada halangan berarti, kalaupun tidak juga direalisasikan masalah ini, kami akan mengelar aksi yang lebih besar lagi dan kami bawa ke Kemendagri agar ditindak lanjuti segera dipusat “tidak katanya seraya menjelaskan realisasi ADD 2018 baru saja diselesaikan pada September lalu. Dan saat ini untuk Tahun 2019 baru direalisasikan 3 bulan (satu triwulan), padahal itu dijanjikan akan selesai pada tahun ini.
“Kalau tidak juga diindahkan permintaan kami ini, jangan salahkan bila ada aksi serupa yang lebih besar. Bahkan sampai di pusat, “tegasnya.
Sedangkan, terkait perjalan Bimtek yang tak ada restu Bupati maupun dugaan menyalahi peraturan, Edwar mengklaim telah dilaksanakan sebagai mestinya. Selain itu pihaknya juga cukup menyayangkan pernyataan Plt Bupati Lampura, Budi Utomo. Sebab, dilapangan telah dilaksanakan seluruh proses tahapan sehingga dapat terlaksana kegiatan tersebut.
“Sudah saya jelaskan juga dengan Kapolres, alhamdulillah responnya posotif. Kami sebagai orang kecil tidak mungkin mengambil jalan pintas, kalau tidak ada dasar atau landasan hukumnya, “pungkasnya.(Sab/Red1).
