bumilampung.com – Usai hadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Abung Semuli, yang digelar
Rabu (12/2), Anggota DPRD Lampung Utara (Lampura) , Agung Utomo yang juga merupakan Ketua PKS Lampura, mengungkapkan bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampura berkomitmen untuk mengawal program prioritas pembangunan didaerah setempat.
Meskipun, tambah dia, dalam pelaksanaan Program dimaksud Kabupaten Lampura, harus berjalan dengan keterbatasan anggaran yang mengharuskan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah lebih mengedepankan prioritas atau yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kita akan pastikan itu berjalan, kita tahu saat ini keadaan keuangan tidak ada kepastian. Sehingga mereka pihak eksekutif harus lebih memaksimalkan program dilapangan, yang benar-benar menjadi prioritas, “ujarnya.
Ditegaskannya, tahun 2019/2020, jumlah APBD di Lampura, hanya Rp1,9 triliun lebih. Itupun jumlahnya harus dikurangi dengan beban belanja tak langsung (pegawai) lebih dari 60% dari alokasi secara total keseluruhan. Sementara, jelas Agung lagi, kebutuhan untuk menutupi pembangunan yang ada rata-rata membutuhkan anggaran dikisaran Rp7 triliun – Rp8 triliun.
“Jadi sisanya tidak sampai disetengah pelaksanaan, belum lagi kalau ada yang tidak terealisasi. Berarti hanya dikisaran 10% – 20% dari total kebutuhan, maka dari itu perlu adanya kerja menyeluruh dari seluruh jajaran dalam memaksimalkan kegiatan. Seperti kejadian rubuhnya salah satu bangunan sekolah di Kecamatan Muara Sungkai, setelah diteliti ternyata itu tidak masuk dalam usulan karena terkendala masalah data di Dapodik, “tegasnya.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, pihaknya sangat berharap adanya kesinambungan antara semua pihak. Semisal dalam kasus tersebut, seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus juga memaksimalkan anggaran, tidak hanya melihat fisik tapi juga membimbing sumber daya manusianya, sehingga aset negara dapat benar-benar terpantau, tidak mesti hancur terlebih dahulu baru akan diperbaikki.
“Mereka harus tidak lantas diam, karena tidak ada datanya. Tapi bagaimana bisa tegas untuk memastikan itu masuk pendataan. Termasuk masalah dapodik, “harapnya.
Sementara itu, Sapto Purnomo Sekcam Abung Semuli mengatakan dari hasil Musrenbang tersebut, yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan Infrastruktur jalan. Sebab, banyak sekali jalan poros yang perlu di perbaiki diwilayah setempat.
Kita sangat berharap semua usulan yang telah disampaikan dapat terealisasi pada tahun 2021 mendatang, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat terpenuhi dalam menopang roda perekonomian kerakyatan disini, “pungkasnya.(sab/asf)
