BERBAGI
DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna.

BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Persetujuan Ranperda tersebut terungkap dalam rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat II Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu (01/08/2018).

IKLAN

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Hali Fahmi AR menjelaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan.

Yakni, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, menilai pencapaian kinerja keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hali Fahmi menjelaskan bahwa secara garis besar muatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 terdiri atas hal-hal yang berkaitan dengan target dan realisasi pendapatan.

BACA JUGA  Ratusan Perawat Demo DPRD Lampung, Ini Mintanya...

“ Penjelasan tentang target dan realisasi belanja, transfer/bagi hasil ke kabupaten/kota, serta target dan realisasi pembiayaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Fahmi juga menguraikan bahwa pendapatan daerah Provinsi Lampung tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp7,7 triliun dan terealisasi sebesar Rp6,8 triliun atau sekitar 88,20 persen.

Kemudian belanja daerah ditargetkan sebesar Rp6,3 triliun dan terealisasi sebesar Rp 5,8 triliun atau sekitar 91,49 persen, dan memiliki Silpa sebesar Rp 54 miliar.

“secara umum pelaksanaan APBD 2017 dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kinerja,” katanya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan kebijakan, diharapkan Kepala OPD Pemprov Lampung dapat melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengapresiasi DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

BACA JUGA  Pansus DPRD Lampung Pertanyakan Penyimpanan Dana Hibah Pilgub ke KPU

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah mencurahkan, tenaga, pikiran, dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan Raperda ini,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat II tersebut.

Hamartoni berharap upaya DPRD tersebut mampu menghasilkan kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

“ Berbagai masukan, saran, dan juga kritik yang disampaikan terhadap substansi Perda maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan umumnya, merupakan referensi bagi Pemprov Lampung untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan di kemudian hari,” terangnya.

Sambung Hamartoni menerangkan bahwa hal itu guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu.

BACA JUGA  DPRD Lampung Berjanji Tindaklanjuti Penyelesaian Masalah Guru

“Persetujuan DPRD Provinsi Lampung atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat pasal 303 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas Hamartoni.

Pada periode pelaporan di Tahun Anggaran 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-4 (empat) kalinya sejak tahun 2014.

“Kami menyadari bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan selama Tahun Anggaran 2017 masih terdapat kekurangan. Untuk itu, peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah diperlukan perhatian, perbaikan dan evaluasi bersama,” ujarnya. (adv)

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here