LAMPUNG UTARA – Terkait isu roling jabatan dalam tubuh pemerintahan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), yang pada akhir-akhir ini sedang merebak, Plt Bupati daerah setempat Sri Widodo, menyatakan semua itu bisa terjadi.
Namun dirinya bersama jajarannya saat ini sedang fokus pada konsolidasi dengan semua pihak. “Ya, kemungkinan itu semuanya ada. Namun hingga saat ini, saya bersama seluruh jajaran sedang terfokus dengan masalah kosolidasi dengan seluruh pihak demi kepentingan seluruh masyarakat Lampura,”ujar dia didampingi Ketua DPRD Rahmat Hartono, Wakil Ketua I Nurdin Habim, dan Kadis Kominfo Sany Lumi, saat di konfirmasi wartawan usai paripurna di ruang rapat DPRD Lampung Utara, Selasa(20/2).
Dikatakannya, meskipun dalam pemerintahan mengenal adanya tolong namun dalam pemerintahan juga mengenal adanya perencanaan, penggerakan dan pengevaluasian.
“Untuk masalah Roling jabatan bisa-bisa saja, namun saat ini kita lebih fokus upaya penggerakan dulu. Seperti misalnya terkait bagaimana netralitas pegawai saat Pilkada serentak yang akan dilaksanakan Juni 2018 mendatang, sudah kita apelkan para Kadis, Camat, tadi Forkopimda. Dengan Dewan juga yang intinya satu, Polri, TNI semua dari angkatan netral dan tidak berpihak pada siapapun, tanpa titik dan koma. harus profesional,” katanya lagi.
Sementara itu, menyangkut perjalanan arus politik di daerah Lampura, Widodo yang diketahui menjabat selaku Plt Bupati daerah setempat sejak 12 Pebruari 2018 lalu, kembali menegaskanm adanya sanksi tegas dalam menindak para ASN yang terlibat politik praktis. Tetapi, untuk penanganan masalah tersebut tentunya ada pihak- pihak khusus.
“Ada sanksi, kita sudah bentuk majelis kehormatan, tentunya ada sanksi ringan, berat, sampai pemecatan. Dan akan dibahas oleh majelis kehormatan yang dipantau oleh Provinsi dan Pusat, sesuai dengan aspirasi dewan tadi bahwa kita ingin Lampura menjadi percontohan demokrasi yang baik tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” pungkas Wirodo. (sab/asf)
