Lampung Utara – Ancaman APDESI Kabupaten Lampung Utara (Lampura) untuk menggelar unjuk rasa bukan isapan jempol belaka.
Terbukti, ratusan masyarakat yang berasal dari perwakilan perangkat 232 desa se Lampura, mendatangi Kantor Pemerintah Daerah setempat, Kamis (29/3) pagi.
Kedatangan ratusan massa tersebut guna menuntut agar sisa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017, dapat segera dibayarkan. Pasalnya, hingga kini persoalan tersebut belum juga terselesaikan, bahkan seakan-akan pihak perangkat desa telah tersisihkan oleh Pemerintah Daerah Lampura.
Erwin Susandi selaku Koordinator lapangan (Korlap) aksi, menegaskan, bila tujuan mereka tidak lain untuk meminta kejelasan ADD 2017 selama 7 bulan. Yang dianggap telah membuat perangkat desa tidak lagi dapat membeli kebutuhan hidup.
“Kami merasa direndahkan dengan Pemda, karena apa karena gaji kami kecil, tidak dibayar, tapi diminta tetap kerja dengan maksimal melayani rakyat,” jelas Erwin dalam orasinya, di halaman kantor Pemda Lampung Utara, Kamis (29/3).
Sekedar diketahui, massa yang melakukan aksi saat itu terdiri dari Sekertaris Desa (Sekdes), Rukun Tetangga (RT), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur) Desa serta lingkungan masyarakat Desa se Lampura. Bahkan, diantara beberapa peserta aksi, datang membawa spanduk bertuliskan, bayar gajih kami walau kecil tapi berarti, bayar tetes keringat kami selama bekerja dan lain sebagainya.
Selang, 30 menit melakukan Orasi, Perwakilan massa aksi diterima oleh Syahrizal Adhar plt. Asisten II, kepala Kesbang Pol Pemkab Lampura, Firman Syah. Bahkan, setelah kurang dari 60 menit dialog dilakukan akhirnya rombongan massa aksi mendapatkan kepastian bahwa dana yang di tuntut bakal ada pencairan pada pekan depan.
“Atas pertemuan ini, kami sangat merasa lega. Pasalnya, dari hasil pertemuan tadi Pemkab menjanjikan akan mencairkan kekurangan ADD tahun 2017 tersebut pekan depan,”pungkas Erwin, seraya mengatur rombongan aksi untuk membubarkan diri dan kembali ke daerah masing-masing. (Sab)
