BERBAGI

Lampung Utara -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyoroti sekurangnya delapan indikator program pengelolaan pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Utara). Indikator pengelolaan program pemerintahan tersebut terdiri dari : 1, Perencanaan dan Penganggaran. 2, Pengadaan barang dan jasa. 3, Perizinan. 4, Penigkatan kapabilitas aktif. 5, Pengawasan internal atau Inspektorat. 6, Menajemem Sumberdaya manusia. 7, Pajak daerah, dan 8, Dana desa dan aset. Bahkan, ke-delapan Indikator pengelolaan program pemkab tersebut dinilai buruk oleh lembaga anti rausiah itu. Pasalnya, dalam pengelolaan delapan program tersebut pemkab Lampura menempati posisi terburuk ke dua di provinsi Lampung. Demikian penilaian buruk pengelolaan delapan program pemkab Lampura tersebut diungkapkan perwakilan devisi pencegahan KPK, Dian Fatri saat melakukan supervisi di pemkab Lampura pada, Selasa (19/11) di ruang Siger pemkab setempat.

BACA JUGA  Radar Lamsel Klarifikasi Tampilan Poto Dalam Pemberitaan Berjudul ODGJ

Ditemui saat jam istirahat siang,  Dian Fatri mengungkapkan kedatangan tim KPK untuk kedua kalinya ini tidak lain hanyalah melakukan  supervisi KPK paska operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Bupati non aktif Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu malam (6/10) lalu dengan dugaan suap atau fee proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperdag) dan PUPR setempat. ” Kami kesini untuk monitoring proses pencegahan yang dilakukan dan pencegahan paska penindakan  (OTT) yang lalu,” ujar Dian Fatri.

BACA JUGA  Dukungan dan Pemenangan Paslon Da-Di Terus Mengalir di Desa Kali Pasir

Lebih lanjut dirinya berharap, pasca terjadinya OTT  lalu, sebagai proses pencegahan kejadian serupa dimasa depan dapat lebih baik lagi berjalan.

IKLAN

“Kita berharap upaya pencegahan lebih optimal dilakukan sehingga tidak terulang kembali kejadian OTT. Apa lagi, kita melihat dan menilai pengelolaan delapan indikator tersebut masih sangat buruk,” harapnya.

Pantauan dilapangan, tim devisi pencegahan KPK pagi hari sekitar pukul 08: 30 WIB tiba di pemkab Lampura. Tim lansung  diterima Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo dan dibawa ke ruang kerjanya. Sekitar pukul 10:30 WIB tim pencegahan KPK langsung melakukan pengarahan kepada jajaran pejabat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di pemkab setempat. Bahkan, hingga berita ini  dibuat, Tim KPK masih melakukan pengarahan/supervisi kepada jajaran pejabat pemkab setempat. (Sab)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here