Bumilampung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, diminta untuk ikut mendukung rencana pembangunan Kawasan Industri (KI) di Kecamatan Tegineneng dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kecamatan Telukpandan.
Dimana dalam permohonan tersebut, Pemkab mengharapkan agar segala proses perizinan, peningkatan infrastuktur dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dimasukan kedalam program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Menurut Tenaga Ahli Bupati Pesawaran, Edy Irawan Arief, permohonan dukungan rencana pembangunan KI Tegineneng tersebut diantaranya yakni agar legislatif dan eksekuti ditingkat Provinsi Lampung dapat menjadikan KI Tegineneng program strategis nasional dan merevisi RTRW Provinsi Lampung, guna memasukan revisi RTRW kabupaten terkait Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
Selain itu, Pemkab juga meminta agar rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Provinsi Lampung direvisi terkait KI Tegineneng dan mendorong ruas jalan tol Tegineneg-Pelabuhan Panjang menjadi program transportasi nasional.
Sedangkan untuk permohonan dukungan rencana pembangunan KEK Pariwisata di Telukpandan, lanjut Edy, Pemkab meminta agar Pemrov Lampung dapat mendorong percepatan proses KEK, pembangunan infrastruktur serta mempermudah dalam proses perizinan dan memberikan dukungan promosi baik di dalam dan luar negri.
“Juga dukungan terkait peningkatan SDM Pariwisata di Kabupaten Pesawaran,” ujar Edi saat menerima kunjungan Reses anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil III yang dilaksanakan di Aula Teluk Ratai Kantor Bupati Pesawaran, Rabu (20/2).
Untuk itu, ia berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pesawaran untuk dapat mensinkronkan program yang telah dianggarkan serta program yang diajukan kepada Pemprov Lampung dapat masuk didalam penyusunan APBD Perubahan 2019 atau APBD Murni 2020.
“Kami memiliki sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dari Pemprov Lampung mulai dari pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umun dan pemukiman. Kami berharap beberapa program yang kami ajukan dapat dianggarkan,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam sambutan tertulis yang yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M. Gusril menyampaikan bahwa untuk rancangan pembangunan Kabupaten Pesawaran tahun 2020 akan difokuskan pada peningkatan pembangunan manusia, dan perwujudan kehidupan sosial yang harmonis serta penguatan Infrastruktur dan kesiapan penanggulangan bencana, serta percepatan perwujudan desa tangguh dan mandiri.
Selain itu, Pemkab Pesawaran juga memfokuskan pada peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi serta percepatan pengembangan sektor unggulan dan peningkatan iklim investasi dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Untuk mewujudkan hal tersebut khususnya dalam pengetasan pengangguran terdapat program peningkatan sarana prasarana dan produktivitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, dan program pengembangan sumber daya alam berbasis kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dalam hal kemiskinan terdapat program usaha agrobisnis perdesaan dalam meningkatnya sektor pertanian,” tandasnya.
Menanggapi permohonan Pemkab Pesawaran tersebut, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil III yang dipimpin oleh Abdullah Fadri Auli dalam kunjunganya menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemprov dan DPRD Lampung akan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Pemkab Pesawaran baik KI maupun KEK.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada tim yang ditunjuk Pemkab Pesawaran untuk segera berkoordinasi. Sebab, saat ini DPRD dan Pemprov lampung sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang. “Segera hubungi Pansus Perda Tata Ruang, karena saat ini sedang dibahas. Jangan sampai ketinggalan,” imbuhnya.
Selain itu untuk rencana pengembangan KEK Pariwisata, menurutnya saat ini ditingkat Provinsi sudah ada rencana induk pengembangan pariwisata daerah.
Untuk itu maka tim Pemkab Pesawaran harus segera berkoordinasi agar persoalan tersebut dapat disinkronkan sehingga tidak rerjadi tumpang tindih antara program provinsi dan kabupaten.
“Untuk mendukung pariwisata tentu kita juga harus memperhatikan infrastruktur, sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan kita juga akan usahakan anggarannya, untuk itu segera saja diusulan program-program tersebut,” pungkasnya. (adv)
