PESAWARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesawaran menilai sejumlah program yang telah dilaksanakan oleh sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun anggaran 2017 masih belum maksimal.
Hal tersebut dapat dilihat dari indikator rendahnya capaian target yang telah ditetapkan serta masih buruknya pelaksanaan program pembangunan fisik maupun pelayanan terhadap masyarakat.
Dengan melihat kondisi tersebut, seluruh Fraksi DPRD setempat memberikan beberapa catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2017.
Dimana seperti beberapa poin yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, salah satunya yakni menanyakan tentang izin operasional rumah sakit umum daerah Kabupaten Pesawaran dari kementerian apakah sudah keluar atau belum. Sebab selama ini anggaran yang keluar sudah miliaran rupiah namun sampai detik ini belum ada kejelasan.
Untuk sektor Pariwisata, fraksi PDI Perjuangan menilai, dinas pariwisata kurang berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah. Karena, lantaran kurangnya sosialisasi, pemilik homestay di sekitaran Pahawang menolak membayar pajak padahal hal itu salah satu yang bisa didapat untuk pendapatan asli daerah.
“Kami juga menilai penggunaan dana BOS tidak transparan, dan kami pun meminta agar jangan ada lagi intervensi dinas dalam pembelanjaan dan pengadaan barang jasa oleh pihak sekolah, sehingga tidak ada arahan yang cenderung memaksa untuk menggunakan salah satu rekanan saja. Dan kami pun menanyakan terkait 13 tenaga kontrak (guru) yang diberhentikan secara sepihak tanpa pemberitahuan parahnya lagi nama nama mereka tidak masuk di Provinsi. Sehingga, status mereka saat ini tidak jelas,” ujar Muhartoyo saat menyampaikan pandangan fraksi pada rapat sidang paripurna LKPJ Bupati tahun 2017 belum lama ini.
Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PAN, Umroni bahwa menekankan Dinas Pertanian agar lebih kreatif dalam menjalankan program-program yang ada dan lebih peka menerima masukan dari para petani. “Dinas Pekerjaan Umum pun harua lebih serius melaksanakan pembangunan karena banyak yang terkesan asal-asalan hanya untuk menghamburkan anggaran saja seperti yang terjadi di jalan poros Desa Poncokresno, Kresnomaju yang baru selesai dilaksanakan tapi langsung hancur ini bertentangan dengan visi misi bupati untuk mewujudkan jalan yang mantab dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara, anggota Fraksi Golkar, Rudi Irawan menyampaikan lambatnya perubahan dan perbaikan kinerja pada program yang dilaksanakan oleh Pemda setempat disebabkan karena banyaknya kepala SKPD yang berlatar belakang pendidikan tidak mumpumi baik dalam jabatan eselon II, III dan IV. “Sehingga kedepan agar lebih profesional memberikan jabatan tidak berdasarkan kedekatan saja. Selain itu, banyak THLS yang bekerja aktif selama berbulan-bulan, tapi tidak ada kepastian untuk mendapatkan SK Bupati, sementara banyak terjadi pergantian tenaga kontrak yang justru tidak memprioritaskan THLS tersebut,” ucapnya.
Sedangkan anggota Fraksi PKB, Devita Sahara menilai LKPJ Bupati tahun 2017 belum sepenuhnya diprioritaskan pada capaian kinerja untuk pembangunan, hal itu dapat dilihat dari porsi Belanja tidak langsung sebesar Rp.643.476.333.117, sementara belanja langsung Rp.637.450.143.092. Hal itu menunjukan bahwa masih lemahnya porsi anggaran terkait pembiayaan program pembangunan dari total belanja langsung yang direalisasikan 2017 didapati belanja modal 25 persen barang dan jasa 17,59 persen belanja pegawai 6,60 persen dari total belanja APBD.
“Padahal sesuai ketentuan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa belanja langsung mendapatkan porsi yang lebih besar dari pada belanja tidak langsung dan belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja pegawai dari belanja pegawai serta barang dan jasa,” jelasnya.
Disamping itu, anggota Fraksi Gerindra, Karyawati meminta Pemkab setenpat untuk mengevaluasi kinerja perawat homecare dan bidan desa agar selalu standbye berada di desa juga memperhatikan bidang pendidikan dengan melihat kondisi riil dilapangan untuk meningkatkan infrastruktur ruang kelas yang layak serta pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang tidak tebang pilih. “Sehingga nanti dapat meratanya mutu dan kualitas pendidjkan di Kabupaten Pesawaran. Pemerintah harus memantau kinerja guru yang kurang disiplin,” tambahnya.
Anggota Fraksi Nasdem, Rolliansyah juga menambahkan agar Pemda setempat dapat memciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan tidak ada lagi infrastruktur yang tidak masuk dalam program. “Namun, bukan hanya memperhatikan kuantitas tapi juga kualitas dari pelaksanaan program tersebut. Buat apa kita bangun tapi tiap tahun rusak lagi,” imbuhnya.
Sedangkan anggota Fraksi PPP Nurani, Supriyanto menyikapi misi kedua Bupati untuk meningkatkan infrastur mantab dan berkualitas terutana pada indikator penanganan daerah rawan banjir dengan target kinerja 35 persen dan terealisasi 34 persen. “Namun faktanya masih terdapat saluran irigasi dan tanggul yang belum baik sehingga banyak daerah yang mengalami banjir. Juga pada indikator penyediaan sarana perhubungan dengan target 70 persen terealisasi 68 persen, tapi kenyataanya ketersedian angkutan belum dapat menjangkau masyratkat dibeberapa kecamatan, hal itu dapat dilihat dari belum bertambahnya rute,” akunya. (rnn/asf)
