BANDAR LAMPUNG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Lampung, Rabu (30/1). Kunjungan tersebut dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Kunjungan kerja di ruangan Sungkai Balai Keratun Pemprov Lampung, itu dihadiri oleh Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Nanang Trenggono, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fatikhatul Khoriyah, perwakilan Polda Lampung, Korem 043 Gatam dan jajaran Pemprov Lampung.
Dalam pemaparannya, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan temuan-temuan Bawaslu dalam pelanggaran selama Pilkada 2018. Fatikhatul mengatakan, pihaknya telah menemukan 13 dari 16 pelanggaran pilkada.
“Ada 13 dari 16 pelanggaran pilkada yang ditemukan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya saat sedang memaparkan, Rabu (30/1).
Lebih jelas, lanjut Fatikhatul, 13 temuan tersebut diantaranya Provinsi Lampung, Pringsewu, Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Utara, Bandarlampung, Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro dan Mesuji.
“Sedangkan di Pemprov Lampung satu laporan (bukan pelanggaran) dan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN), Pringsewu 1 pelanggaran administrasi, Pesisir Barat 1 administrasi dan 1 ASN, Tanggamus 1 ASN, Pesawaran 1 kepala desa terlibat politik, Lampung Selatan 1 ASN, Lampung Utara 2 pelanggaran administrasi, Bandarlampung 6 ASN, Tulangbawang 3 pelanggaran administrasi 1 bukan pelanggaran, Lampung Timur 1 ASN, Lampung Tengah 2 ASN dan dua pelanggaran administrasi,Metro 1 ASN dan Mesuji 1 ASN dan 1 administrasi. Untuk Waykanan, Tulangbawang Barat dan Lampung Barat tidak kita temuan,” paparnya. (rnn/asf)
