Lampung Utara – Penyaluran anggaran lebih dari Rp1,6 miliar untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara menjadi perhatian.
Program yang bersumber dari APBN 2025 melalui skema Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu dinilai masih menyisakan persoalan transparansi, terutama terkait keterbukaan data penerima bantuan.
Sorotan mengarah pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan Lampung Utara. Kepala Bidang PAUD, Yeni Sulistina, tidak mau membuka daftar lembaga penerima bantuan kepada publik. Ia menyatakan, penyampaian data harus melalui persetujuan pimpinan.
“Maaf, saya tidak bisa memberikan data tanpa persetujuan kepala dinas. Sebaiknya langsung berkoordinasi dengan beliau,” ujar Yeni saat dikonfirmasi.
Yeni hanya menjelaskan, anggaran tersebut disalurkan kepada 32 lembaga PAUD dalam bentuk barang, seperti alat permainan edukatif (APE), buku, dan laptop. Setiap lembaga disebut menerima alokasi sekitar Rp51 juta. Namun, ia mengakui tidak mengingat secara rinci komponen pengadaan.
“Penyalurannya dalam bentuk barang, itemnya cukup banyak,” katanya.
Ia menjelaskan, lembaga penerima merupakan hasil verifikasi pemerintah pusat pada 2024 dengan kriteria minimal akreditasi B. Dinas, lanjutnya, berperan dalam proses pengadaan dan distribusi barang, sementara data penerima berasal dari pemerintah pusat.
“Nama-nama lembaga sudah ditetapkan pusat, kami menindaklanjuti dalam bentuk belanja dan penyaluran,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog dengan rincian antara lain pengadaan buku perpustakaan PAUD senilai Rp169,2 juta, pengadaan laptop Rp487,1 juta melalui CV Tujuh Enam, serta pengadaan APE dan laptop senilai Rp786,8 juta melalui CV Aghas Prima Pratama.
Sejumlah pihak menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Daftar penerima bantuan, misalnya, dinilai penting untuk diketahui masyarakat guna memastikan ketepatan sasaran program.
Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dengan nilai anggaran yang relatif besar, publik berharap proses perencanaan hingga distribusi dapat dijelaskan secara terbuka. (Red).
