Lampung Utara-Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Bupati Lampung Utara (Lampura), Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), bersama beberapa kroninya, beberapa waktu lalu, maka salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten setempat, Frans Andali meminta Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampura, Budi Utomo, untuk segera dapat menuntaskan empat persoalan yang dipandang cukup Krusial (mendasar) dan sangat diharapkan masyarakat Lampura.
“Beberapa waktu lalu, AIM terjaring OTT KPK RI di rumah jabatan Bupati Lampura. Terkait itu, roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tentu harus tetap berjalan dan tidak terpenguh dengan adanya aksi OTT KPK RI itu,” ujar Frans Andali kepada awak Media di Kediamannya, Rabu, (23/10).
Menurut dia, empat persoalan mendasar yang selama ini selalu menemukan jalan buntu selama kepemimpinan AIM, yakni terkait terhambatnya dana kontraktor 2018, tertunggaknya ADD 2019, dana Beban Kerja (BK) aparatur sipil negara (ASN) yang kerap tidak dibayarkan dengan alasan yang tidak jelas, juga terlampau seringnya AIM melakukan mutasi jabatan kepada sejumlah birokrat yang tidak menempati jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
“Untuk itu, kami berharap kepada Plt. Bupati Budi Utomo, dapat sesegera mungkin membayar Dana Kontraktor tahun 2018, merealisasikan pembayaran Add tahun 2019 dengan tepat waktu, membayar dana beban kerja (BK) ASN di lingkup Pemkab. Lampura, dan juga kami meminta agar Plt. Bupati Lampura mengambil kebijakan agar memulihkan kembali ASN yang selama ini di-nonjob, mutasi, terutama ASN yang berdomisili asli di Lampura, dan berkompeten dalam bidang jabatan yang didudukinya,” tegas dia.
Ditambahkan Frans, dirinya juga menilai apabila persoalan tersebut mampu diwujudkan Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo, tentu bakalan berdampak positif bagi laju pertumbuhan pembangunan serta berjalannnya roda pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat.
“Kita berharap Pak Budi Utomo selaku Plt. Bupati Lampura, dapat merealisaikan empat persoalan ini, dan kita sebagai warga masyarakat berharap Win-win solusion (jalan keluar yang baik), bagi maju mundurnya pembangunan di Kabupaten Lampura ini, “pungkasnya. (Sab)
