BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan, demi kesejahteraan pekerja dan stabilitas perusahaan.
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan Evaluasi Profesionalitas dan Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (25/11/2025).
Wagub Jihan menyatakan, pengawasan ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya strategis untuk melindungi tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan.
“Dengan komunikasi yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja, perusahaan dapat mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Wagub Jihan.
Menurut Jihan, pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya menjamin penegakan hukum, tetapi juga memberikan penerangan dan penasihatan teknis kepada pengusaha dan pekerja agar implementasi regulasi berjalan efektif.
“Fungsi ini sangat penting untuk mendukung terciptanya pekerjaan yang layak, termasuk kepastian hubungan kerja yang menjamin hak-hak tenaga kerja, perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, dan penerapan K3,” katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di Lampung, Jihan menekankan perlunya penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan jumlah serta kompetensi pengawas, sekaligus alokasi anggaran berbasis kebutuhan.
“Serta penyusunan regulasi turunan yang mendukung transisi ke sistem pengawasan terpusat. Strategi ini diharapkan mampu menjawab dinamika dunia kerja di masa mendatang,”ujarnya.
Melalui kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, Jihan berharap semakin mempererat hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja demi terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, produktif dan berkelanjutan.
“Semua pihak harus berperan aktif dalam membangun hubungan industrial yang sehat demi kepentingan bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa kunjungan kerja Komisi IX ke Provinsi Lampung bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan dalam rapat kerja bersama mitra terkait.
Ia menjelaskan, kehadiran Komisi IX di Lampung juga untuk melihat secara langsung kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait pengawasan serta evaluasi profesionalitas kinerja pengawas ketenagakerjaan.
Selain itu, Felly menyoroti pentingnya kebijakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor formal maupun informal.
Menurut Felly, keberadaan pengawas ketenagakerjaan memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dan kepastian usaha bagi pemberi kerja terjaga.
“Pengawas ketenagakerjaan adalah garda terdepan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan,” ujar Felly.
Ia menambahkan, Komisi IX melalui mitra kementerian dan lembaga terkait berkomitmen memastikan profesionalitas pengawas ketenagakerjaan terus ditingkatkan.
“Kami ingin peran pengawas semakin inklusif dalam memastikan pelaksanaan norma kerja dan perlindungan tenaga kerja,” tutur Felly.
Felly juga menyoroti tantangan dunia kerja yang semakin kompleks seiring perkembangan ekonomi dan pertumbuhan investasi daerah.
“Dalam dinamika seperti ini, pengawas ketenagakerjaan harus bekerja lebih profesional, responsif, dan akuntabel,” jelasnya.
Komisi IX, lanjut Felly, menilai Provinsi Lampung yang memiliki wilayah luas dan jumlah perusahaan yang terus berkembang membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang kuat.
“Termasuk penguatan jumlah pengawas ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi, serta penyediaan sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini, kata Felly, menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan.(Rls)
