BERBAGI

LAMSEL– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melaksanakan rapat pembahasan draft rencana kerja tahunan bersama dengan Arbeiter Samatier Bund (ASB) Indonesia and Philippines dan Paluma Nusantara berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

Rapat yang digelar di aula krakatau, kantor bupati setempat, Senin (17/1/2022), dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati.

Nampak hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris BPBD Provinsi Lampung Indra Utama, Project Manager Paluma Nusantara Nanang, Kepala BPKAD Wahidin Amin, Kepala Balitbang Daerah Syahlani, Kepala Bagian Kerjasama Saripudin serta perwakilan OPD terkait lainnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Riantinawati mengungkapkan, terdapat beberapa desa di Kabupaten Lampung Selatan yang masuk kedalam kategori rawan bencana. Terutama, pada wilayah yang lokasinya dekat dengan pantai.

BACA JUGA  Tujuh Wilayah di Lamsel Masuk Zona Merah, Nanang Ermanto Himbau Jaga Pola Hidup Sehat

“Kebetulan di Kabupaten Lampung Selatan ini terdapat beberapa desa kita yang memang rawan bencana, khusunya daerah-daerah pantai yaitu Kecamatan Rajabasa dan mungkin juga Kecamatan Katibung,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Eka Riantinawati berharap, dengan adanya ASB dan Paluma Nusantara dapat memberikan dampak yang positif, terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam maupun bencana non alam yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.

“Harapan kami, dengan adanya ASB ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan dan peningkatan Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu juga, kami juga ingin mengetahui lebih jauh program-program yang akan dilaksanakan oleh ASB,” ujarnya.

Sementara, DiDRRN Partnership Manager ASB Agnes Patongloan menjelaskan, program yang digagas oleh pihaknya bersama dengan Paluma Nusantara, memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana dan respon kemanusiaan yang inklusif.

BACA JUGA  Dinsos Lamssl Gulirkan Bansos Sembako Untuk Masyarakat Kurang Mampu

“Program pertama akan dilaksanakan sampai tahun 2024 dan program yang kedua akan dilaksanakan sampai akhir 2023. Nah, sebagai bagian dari MoU di level nasional, pada level kabupaten sesuai dengan amanat peratuaran yang ada, kami diwajibkan untuk mendiskusikan rencana kerja tahunan ini dengan pemerintah daerah,” jelas Agnes dalam paparannya.

Menurut Agnes Patongloan, program-program tersebut telah sejalan dengan dengan program pemerintah daerah. Dimana, dalam pelaksanaannya berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Tangguh dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Dirinya juga mengungkapkan, tujuan dari program tersebut yaitu guna meningkatkan ketangguhan komunitas rawan bencana di Kabupaten Lampung Selatan dengan berfokus pada populasi berisiko.

BACA JUGA  Bupati Lamsel Coba Mobil Listrik Milik PT PLN Tanjung Karang

Kemudian, lanjutnya, mendukung kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan yang inklusif bagi aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan tingkat kabupaten.

“Disetiap program ini hasil yang diharapkan itu dipisah-pisahkan, antara level kabupaten dan juga level desa. Pada tingkat desa, salah satunya yaitu tersedianya data kelompok berisiko terutama penyandang disabilitas, tapi nanti disini ada kelompok berisiko lain juga, kita bisa identifikasi, tapi memang fokusnya penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Program pertama akan dilaksanakan di desa Kunjir dan desa Sukaraja kecamatan Rajabasa serta desa Suak kecamatan Sidomulyo. Adapun, program kedua, akan dilaksanakan di desa Way muli dan desa Way muli timur kecamatan Rajabasa. (Kmf/Lim).

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here