Pelantikan 33 PPK Pesawaran Tunggu Provinsi

BERBAGI

PESAWARAN – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran telah menetapkan 33 orang sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 mendatang, namun kepastian pelantikan anggota PPK tersebut masih menunggu keputusan dari pihak provinsi.

Menurut Ketua KPU Pesawaran, Amin Udin, rencananya masing-masing sebanyak tiga orang akan bertugas mempersiapkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. “Kalau untuk pelantikanya nanti kita tunggu arahan dari KPU Provinsi,” ujarnya.

Sebelum ditetapkanya peserta yang telah lolos pada seleksi akhir wawancara ini, para calon PPK sebelumnya telah mengikuti serangkaian tes mulai dari administrasi hingga fit and prover test sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BACA JUGA  Tommy Soeharto: Bangun Ekonomi Kerakyatan dengan Kearifan Lokal
IKLAN

“Serta Surat Keputusan KPU RI Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 5. Berita Acara Nomor: 16 /PP.05.1.BA/1809/KPU-Kab/II/2018 tanggal 16 Februari 2018 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019,” kata Amin, kemarin.

Terpisah, Komisioner KPU Pesawaran Divisi SDM, Linawati mengatakan, dari 33 calon PPK tersebut beberapa diantaranya terdapag PPK Pilgub yang kembali diterima sebagai PPK untuk Pileg dan Pilpres 2019 sehingga harua mengundurkan diri dari jabatanya.

BACA JUGA  Titiek Soeharto : Aroma Kemenangan Prabowo Sudah Tercium Kuat

“Memang saat ini ada beberapa PPK Pilgub yang diterima sebagai PPK Pemilu, tapi data lengkapnya ada di bagian umum. Dan konsekuensinya jika nanti setelah ditetapkan, mereka harus mengundurkan diri sebagai PPK Pilgub dan ini berdasarkan keputusan dari KPU Provinsi. Jadi tidak ada yang double job sebagai PPK Pilgub dan Pemilu,” jelasnya.

Lina mengatakan, faktor utama penyebab banyaknya anggota PPK Pilgub yang ingin mendaftar sebagai PPK Pileg dipredeksi karena masa kerja PPK Pileg yang lebih panjang jika dibandingkan dengan PPK Pilgub yang masa kerjanya selesai setelah dua bulan setelah hari pelaksanaan Pilgub 27 Juni 2018 mendatang.

“Tapi kalau PPK Pileg mereka mulai bekerja setelah ditetapkan menjadi anggota PPK pada 20 Februari hingga dua bulan setelah pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2019. Jadi masa kerjanya lebih panjang. Kalau untuk masalah honor cuma beda tipis antara Rp.100ribu hingga Rp.200ribu saja antara Pilgub dan Pileg,” terangnya.

BACA JUGA  Kampanye Di Kecamatan Kalianda Nanang Ermanto Sampaikan Sejumlah Program

Bagi PPK Pilgub yang telah mengundurkan diri dan memilih sebagai PPK Pileg, lanjut Lina, maka pihaknya akan melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) dan mencari penggantinya yang diambil dari hasil fit and proper test pada seleksi PPK Pilgub sebelumnya.

“Jadi peringkat dibawahnya atau 10 besar pada seleksi sebelumnya akan kembali kita hubungi untuk menggantikan mereka yang mengundurkan diri sebagai PPK Pilgub,” pungkasnya. (cw1/asf)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here