Bumilampung.com – Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi buah bibir di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19), khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak dari virus tersebut.
Namun, BLT jangan sampai jadi alat untuk berpolitik ataupun sebagai alat untuk memecahbelah persaudaraan. Terlebih, bagi mereka yang belum mengetahui syarat sebenarnya dari bantuan tersebut.
“Ya, BLT memang masih dalam proses penyalurannya. Karena banyak hal dan syarat yang harus dilakukan, agar bantuan tidak tumpang tindih. Dan sekarang proses input data,” kata sekretaris desa (sekdes) Buminabung Ilir, Kecamatan Buminabung, Lamteng Adi mewakili Kades Rohimi, Sabtu (2/5/20).
Kata Adi, diharapkan masyarakat jangan salah paham mengenai kriteria penerima BLT ini. Ini syaratnya :
1. Dana BLT 600 ribu/KK selama 3 bln berasal dari Dana Stimulan KEMENSOS dan Dana Desa (Sesuai PERMENDES). Porsi jumlah penerima baik dari sumber dana stimulan KEMENSOS ataupun DD berdasarkan Basis Data Terpadu KEMENSOS dan Pendataan Desa.
2. Tidak semua Kepala Keluarga menerimanya. Penerima BLT yg terdampak COVID-19 baik langsung maupun tak langsung (segi kesehatan dan ekonomi).
3. Penerimaan BLT berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada 16 kriteria (cek aja di google 16 kriteria penerimaan BLT) yang termasuk pada 1,2 atau 3 point dari 16 kriteria itu berhak atas BLT.
4. Penerimaan BLT tidak boleh yang sudah menerima bantuan PKH, BPNT dan Kartu Prakerja.
5. BLT dalam bentuk dana sesuai dengan namanya (Bantuan Langsung Tunai) bukan dalam bentuk sembako.
6. Lho kok di Jakarta, di Bengkulu ada bagi bagi sembako juga bahkan setiap rumah dapat? (Pak, Bu itu bukan BLT yang jd kebijakan Nasional, itu tergantung Kepala Daerah, Bupati, Walikota, Gubernur yang mengalokasikan bantuan lain diluar BLT yang menjadi program nasional sumbernya darimana? (Bisa jadi dari APBD, Bansos Provinsi, atau CSR Perusahaan)
7. Tingkat percepatan penyaluran BLT tidak bisa disamakan secara nasional tergantung percepatan pendataan yang objektif di setiap-setiap kabupaten.
8. Semua pendataan berbasis komputerisasi dan aplikasi komputer jadi harus benar penulisan huruf dan angka utk menghindari data eror, jadi bukan fotokopi KTP, KK lalu bantuan turun. Semua harus di input diaplikasi komputer. Jadi harap bersabar sebentar sampai data benar-benar mutakhir karena yang disalurkan adalah uang negara tentu butuh pertanggungjawaban.
9. Misal 1200 KK dalam 1 desa tentu tak semua menerima BLT karena mungkin porsinya hanya 150-200 KK (diluar PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja). Jadi jangan mudah terprovokasi bahwa semua KK pasti dapat, lebih baik kita yang mampu survive dari kondisi saat ini mensupport semua lapisan aparatur pemerintah agar BLT tersebut cepat tersalurkan dengan tepat sasaran.
10. Kalau kita baca 16 kriteria penerima BLT, tentu kita yang mampu beli gadget harga 3jt, kuota 150rb/bln, makan masih bisa 3 kali sehari, beras masih mudah kita beli, bensin motor masih bisa kita beli, hasil tani masih ada walaupun tidak seperti kondisi normal adalah bukan dalam kriteria tersebut.
11. Untuk yang masih mampu baiknya kita ikut membantu (karena gotong royong itu Indonesia banget), yang harus dijaga jaraknya adalah fisik bukan kemanusiaan.
12. Dipoint terakhir semoga kita bisa saling merenung, kritik yang membangun boleh tapi jangan saling menyalahkan. Mari kita hindari apalagi menyalahkan dengan cara Subjektif atau pakai ego politik. Jika ada aduan sampaikan dangan cara elegan dan objektif, bukan saling sindir di media sosial sehingga bukan hanya menimbulkan jarak secara fisik saja tapi juga meretakkan tali silaturahmi.
13. Jangan saling iri dengan bantuan yang turun (kok dia dpt saya tidak) karena semua sudah sesuai aturannya.
“Ingat uang 600rb perbulan tidak bisa membayar kerukunan bersaudara, bertetangga, dan bermasyarakat. Jangan sampai wabah ini berakhir namun gejolak sosial terus berlanjut.” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Sosial Juliari Batubara usai mengatakan, Presiden setuju dengan usulan Kemensos tentang bantuan langsung tunai atau BLT Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Namun kata Juliari, program BLT corona ini tidak akan diberikan kepada semua masyarakat Indonesia. Namun BLT ini akan diberikan warga masyarakat yang tercatat di dalam data terpadu milik Kemensos. Selain menggunakan data Kemensos, Kemensos juga akan melibatkan Pemerintah daerah untuk meminta data tambahan.
Selain itu, penerima BLT corona ini harus yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT (bantuan pangan non tunai) maupun kartu pra kerja. Bantuan langsung tunai (BLT) ini lanjut Juliari, akan disalurkan mulai bulan April ini.(asf)
