SHARE

BANDARLAMPUNG-Keluarnya PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sangat disesalkan Ketua DPD Mahasiswa Pancasila (Mapanca) Provinsi Lampung, Sugirin Tjastoni. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) dimana dalam PP tersebut mata pelajaran Pancasila dihilangkan dalam sistem pendidikan nasional. Artinya siswa dan mahasiswa tidak akan mendapatkan pendidikan tentang karakter, etika dan integritas pada anak sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

BACA JUGA  Siswa Bandarlampung Ikut Turnamen Catur Asia

Menurut Sugirin, Pancasila memiliki posisi yang sangat urgent dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Artinya kedepan karakter masyarakat Indonesia tidak mempunyai identitas yang jelas.

Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2001 juga menimbulkan tanda tanya besar. Harusnya Pemerintah (Mendiknas) dalam mengeluarkan keputusan harus melalui pertimbangan yang matang, minimal harus melibatkan stock holder. Apalagi mengeluarkan kebijakan yang menyangkut masa depan generasi muda. “Kalau Menteri Pendidikan gak mampu, evaluasi aja. Masih banyak figur yang lebih layak,” ujarnya

BACA JUGA  Tujuh Meninggal Penyelenggara Pemilu di Lampung
IKLAN

Hal senada disampaikan oleh Pakar Hukum Universitas Lampung, Prof. Sunarto. Menurutnya penghapusan pendidikan Pancasila sejak diberlakukan UU Sisdiknas 2003 mengakibatkan generasi muda Indonesia pasca reformasi kehilangan rujukan penting tentang hakikat hidup bernegara yang baik dan tepat.

Masih menurut Prof. Sunarto adalah sangat berbahaya menghapus pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. “sangat berbahaya jika kurikulum Pancasila di hapus karena berpotensi mengubur Pancasila dalam upaya Pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan nasional.

BACA JUGA  Panitia Sambut Peserta FLS2N dengan Adat Lampung

Terakhir, Prof. Sunarto meminta kepada Pemerintah untuk mencabut PP 57/2021. “kita juga mendukung untuk melakukan uji materi terhadap pasal pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa yang tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ” pungkasnya.(rls/een)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here