Lelang Proyek Pesawaran Disinyalir Syarat Nuansa KKN

MANTAN Ketua DPD Partai Golkar Lampung, M Alzier Dianis Thabranie (ADT) menuding adanya dugaan lelang proyek di Kabupaten Pesawaran syarat nuansa KKN.

“Saya berharap, kasus lelang proyek di Pesawaran dapat di klarifikasi oleh Bupati maupun Kadis PU. Agar aroma KKN dalam lelang proyek ini menjadi  terang benderang. Saya mendengar banyak keluhan kontraktor di Pesawaran yang diperlakukan tidak adil oleh Bupati Pesawaran, Dendi Romadhona,” kata Alzier, Rabu (23/5/2018).

Karena itu, Alzier mengingatkan agar dalam lelang proyek di Pesawaran dilakukan secara transparan. Agar prilaku korupsi tidak terus dilakukan.

Dan selaku pendiri Kabupaten Pesawaran miris mendapatkan laporan dari masyarakat soal adanya pengkondisian lelang pryek ini.

“Lelang proyeknya kocok bekem disana (Pesawaran, red). Saya minta kepada Bupati untuk transparan dalam mengelola APBD. Karena saya melihat, Dendi masih punya karir baik. Sayang kalau kemudian ditangkap KPK. Syukur-syukur tidak. Oleh karena itu, Dendi harus menjelaskan hal tersebut kepada public (soal lelang proyek, red).

Terlebih saat ini banyak bupati yang sudah kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

“Saya berharap Lampung tidak menambah daftar panjang pejabatnya ditangkap KPK karena kasus korupsi,” pungkasnya.

Diketahui, KPK kembali menangkap tangan kepala daerah yang diduga terlibat praktik kongkalingkong proyek.

Kali ini yang kena operasi tangkap tangan atau OTT adalah Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat bersama 9 orang lainnya.

Sejumlah uang disita sebagai barang bukti. Bupati Buton Selatan ditangkap, karena diduga sedang melakukan transaksi terhadap proyek proyek di daerah itu.

Ditangkapnya Bupati Buton Selatan dan 9 orang lainnya menambah panjang daftar kepala daerah yang kena jerat OTT. (red)