METRO – DPRD Kota Metro gelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Metro tahun anggaran 2022. Kegiatan yang di ikuti 19 anggota dari 25 anggota DPRD tersebut di laksanakan di gedung DPRD Kota Metro, Selasa (21/3/2023).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Metro Tondi MG Nasution di dampingi Wakil Ketua I DPRD Basuki, Wakil Ketua II Ahmad Husaeni dan di hadiri Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, Wakil Walikota Qomaru Zaman, Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo, Unsur Forkopimda, Para Staf Ahli Walikota, Para Asisten Setda, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Metro, Camat dan Lurah serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya enam fraksi di DPRD Metro menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan daerah Kota Metro yang telah mencapai target di beberapa aspek.
Namun terlepas dari itu fraksi -fraksi juga menyampaikan pesan dan beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Kota Metro dalam hal ini Walikota dan jajarannya. Seperti, Wahid dari fraksi PAN mengatakan untuk memberikan catatan yang harus menjadi perhatian seperti di bidang pendidikan infrastruktur, pariwisata.
“Kami mencoba memberikan catatan sebagai berikut urusan bidang pendidikan urusan ini harus tetap mendapatkan perhatian yang serius dari perintah daerah kota metro sebagaimana implementasi,”ungkapnya Wahid.
Dan terkait Infrastruktur pada bidang PU dan Tata Ruang salah satu indikator kinerja utama pada bidang ini adalah permasalahan jalan di seluruh wilayah Kota Metro yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat dalam satu tahun 2020.
“Terkait beberapa realisasi dan pencapaian dari beberapa indikator dalam visi dan misi Kota Metro sebagaimana yang tertuang dalam RPJM di Kota Metro tahun 2021 sampai dengan 2026 terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari saudara Walikota diantaranya adalah dalam sasaran meningkatkan pariwisata daerah kami perlu mendapatkan penjelasan dari saudara Walikota itu terkait upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan potensi dari beberapa destinasi wisata yang ada karena kami merasa memerintah di daerah saat ini kurang greget untuk meningkatkan pengembangan destinasi wisata baik wisata alam maupun wisata buatan pemerintah daerah juga harus mempermudah akses ke destinasi wisata yang ada untuk mendukung pencapaian indikator jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Metro,” jelasnya.
Basuki Rahmat fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya menyampaikan, perlunya menilai dan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga ke depan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan akan menjadi lebih baik lagi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertama kami ingin memberikan respon terkait dengan penerangan jalan umum atau PJU yang di dalam ini Walikota menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Metro telah memasang sebanyak 300 faktanya jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sementara pada tahun 2022 Pemerintah Deerah hanya menambahkan 25 titik lampu baru.
Kedua kembali menganalisis program unggulan saudara Walikota juga menyebutkan telah membangun drainase pada 21 ruas jalan sepanjang 3702 m yang ingin kami tanyakan misalkan memberikan drainase dan data jalan yang menjadi prioritas apakah sudah tepat dalam pemilihan ruas jalan dalam hal konvensi karena kenyataannya pada tahun 2022 yang terjadi malam lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan slogan Metro bebas banjir apakah hanya ada di angan-angan.
Dan terkait dengan program Kartu Metro Ceria kiranya saudara Walikota bisa menjelaskan program ini sebagaimana telah disampaikan bahwa program ini menjadi 690 siswa sekolah dasar dan 1.564 siswa SMP dari keluarga yang tidak mampu apakah program ini penerima manfaatnya sama dengan penerima bos dan hanya berubah kemasannya saudara Walikota kiranya dapat menjelaskan data real atau murri penerima Kartu Metro Ceria dan bukan pengalihannya karena amat jelas anggaran program tersebut tidak disiapkan oleh dinas terkait.
Serta kominfo agar dapat menyuguhkan atau mempromosikan data-data yang jelas kepada masyarakat seperti program mereka gratis dan disebarluaskan kepada masyarakat secara berulang-ulang.
Indra Jaya dari Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Kota Metro untuk dapat mempertahankan serta tetap berinovasi menggali atau mencari memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah termasuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari retribusi dan pajak daerah diantaranya penataan dan pendataan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan dibarengi peningkatan kinerja penertiban dan pengawasan terhadap penarikan retribusi maupun kontribusi meski dalam pelaksanaan penelitiannya bersifat mengikat dan juga mencermati pendapatan dana transfer pemerintah pusat yang tidak dapat terealisasikan 100% sebagai akibat adanya penyesuaian perubahan kebijakan atau peraturan oleh pemerintah pusat yang tentunya berpengaruh pada pencapaian PHD dan jangan sampai melemahkan pos-pos pendapatan lainnya.
Yang kedua meliputi belanja personal belanja modal belanja transfer dan belanja tak terduga telah direalisasikan sebesar 96,58% terhadap capaian tersebut fraksi partai Golkar mengingatkan kepada kepala daerah dalam hal skala prioritas agar SKPD lebih mengoptimalkan pelaksanaan APBD pemerintah kota metro, sesuai dengan prioritas dan peraturan perundang-undangan lain sebagai suatu kewajiban bersama untuk memaksimalkan sektor diantaranya pendidikan kesehatan dan infrastruktur.
Selanjutnya, fraksi Golkar meminta Walikota Metro untuk mendata dan menata ulang aset-aset pemerintah kota Metro terutama aset tanah bangunan dan kendaraan terkait keberadaan maupun surat bukti kepemilikan aset-aset tersebut dan selanjutnya dapat lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaannya agar dapat mendongkrak pendapatan daerah.
Ke empat fraksi Golkar menganggap perlu penanganan TPA Karangrejo infrastruktur jalan penanganan banjir penambahan lampu penerangan jalan umum dan optimalisasi peningkatan infrastruktur peralatan dan SDM di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari.
Selanjutnya fraksi Golkar dalam hal apresiasi pencapaian Pemerintah Kota Metro atas prestasi dan komitmen untuk selalu bekerja lebih baik demi terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik bersih sesuai dengan harapan masyarakat Kota Metro terhadap masih adanya kekurangan yang disampaikan dalam keterangannya belum selesai audit oleh BPK kami minta kepada Walikota agar menginstruksikan SKPD terkait untuk segera membenahi memperbaiki dan menindaklanjuti.
Didik Sunanto fraksi PDI Perjuangan mengatakan untuk menunjang fisik kota Metro Kota pendidikan maka pemerintah daerah perlu dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana lembaga pendidikan yang ada seperti pengadaan komputer pengadaan mebel meja kursi yang sudah rusak baik tingkat TK, SD, SMP di tengah pesannya perkembangan teknologi informasi dengan model pengembangan kurikulum merdeka dengan demikian sangat penting bagi tenaga pendidik.
Untuk meningkatkan kompetensinya bidang kesehatan peningkat dan pengembangan RSUD Sumbersari Bantul harus lebih diprioritaskan perlu adanya peningkatan fasilitas penunjang alat-alat kesehatan obat-obatan peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada Rumah Sakit tersebut untuk semakin mendukung upaya mewujudkan derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya.
Wasis dari fraksi PKS meminta kepada Pemerintah daerah agar terus melakukan pembaharuan data pada pos pajak dan retribusi daerah yang realisasinya tidak bisa mencapai 100%.
“Meminta lebih untuk ditingkatkan tentunya berdasarkan pada potensi-potensi masing-masing. Kemudian kami mohon penjelasan saudara Walikota Metro atas capaian pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah yang hanya mencapai 81,28% walaupun secara keseluruhan pendapatan asli daerah bisa mencapai 103,5%, yang menopang realisasi sektor pendapatan daerah sehingga menjadi 100,65%”.
Fraksi Partai Nasdem Deswan juga menyampaikan agar Pemerintah Kota Metro agar selalu mempertahankan dan meningkatkan kembali apa yang sudah dicapai baik yang sudah memenuhi target ataupun yang belum memenuhi target.
“Dari semua prestasi itu bagi masyarakat awam tentunya sering tidak mengetahui atau mungkin sebagian tidak merasakan karena bagi masyarakat awam yang mereka tahu adalah Jalan banyak yang berlubang dan banjir saat hujan turun. Hal inilah yang perlu menjadi pemikiran dan tindakan nyata pemerintah kota Metro ke depan di samping memerlukan koordinasi yang lebih intens kedepannya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi perlu penanganan dari pemerintah kota tentunya melewati dinas pekerjaan umum untuk melakukan tindakan tanggap darurat dan cepat dalam rangka penanggulangan jalan sementara sebelum turunnya anggaran baik dari anggaran APBN maupun APBD Provinsi sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah yang kita lihat dari beberapa lokasi di kota Metro”ungkapnya.
“Selain daripada itu masih banyak PR yang harus kita tingkatkan dan kita selesaikan ke depan salah satunya dengan menggali potensi-potensi dalam rangka peningkatan PAD dari berbagai sektor terutama dari pajak bumi dan bangunan dari sektor pariwisata dari sektor uji petik kendaraan di Dinas perhubungan dan dari retribusi parkir serta lain-lainnya,” tambahnya.
“Untuk itu agar segera dapat dilaksanakan semua program-program agar dapat dirasakan masyarakat yang selama ini miskin karena kondisi keuangan daerah akibat dari dampak covid-19,” pungkas Deswan.(ADV)
