JAKARTA – Keberdaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diera Persiden Joko Widodo sudah mengalami kelumpuhan. Jokowi sudah melumpuhkan lembaga antirasuahh itu lewat berbagai strategi.
hal itu dikatakan Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam diskusi Senja Kala Penguatan KPK, yang diselenggarakan Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Senin (4/12/2023).
“KPK sekarang ini statusnya sudah dilumpuhkan di era Presiden Jokowi. Bukan hanya dilemahkan,” kata Busyro
Busyro membagikan pengalamannya ketika menjadi komisioner KPK pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan, saat itu juga terjadi berbagai upaya melumpuhkan KPK melalui revisi undang-undang. Akan tetapi, kata Busyro, upaya melumpuhkan KPK pada saat itu bisa dihadapi.
“Kita lawan dengan adab berbasis kepada kekuatan masyarakat sipil yang solid waktu itu, yang waktu itu bersatu dengan KPK,” ujar Busyro. “Akhirnya SBY mundur. Dia mengatakan setop revisi Undang-Undang KPK dan dibuktikan dengan ketegasannya,” sambung Busyro.
Diera Jokowi Terang Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu KPK bukan diperkuat tai justru dilumpuhkan melalui berbagai cara. Upaya pertama, kata Busyro, KPK dilumpuhkan secara kelembagaan melalui revisi UU KPK. Alhasil UU Nomor 30 Tahun 2002 diganti melalui UU Nomor 19 Tahun 2019.
“Dengan undang-undang baru ini KPK secara kelembagaan saja sudah tidak independen lagi. Apa yang diharapkan,” ucap Busyro.
Langkah kedua, lanjut Busyro, adalah pemerintah memaksa dilakukan perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. “Mana ada ASN yang dalam penegakan hukum di bidang korupsi bisa independen? Tentu ada, tapi berbeda kualitasnya,” kata Busyro. Hal ketiga yang menurut Busyro memperkuat kesimpulan KPK dilumpuhkan adalah para komisionernya sepakat melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Akibat TWK itu, sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus akhirnya dipecat. “Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan tapi ujung-ujungnya adalah itu sebuah rekayasa atas nama kebangsaan untuk mengusir, memecat, dengan cara yang sesungguhnya cara yang licik. Akhirnya terjadilah pemberhentian secara prosedural, tetapi sesungguhnya secara moral itu bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip transparansi,” papar Busyro.
Editor : Lim
