PESAWARAN – Adanya masalah dugaan pungutan liar (Pungli) dunia Pendidikan di Kabupaten Pesawaran mendapat sorotan dari Komisi IV DPRD setempat.
Bahkan para wakil rakyat ini akan melakukan pemanggilan kepada dinas Pendidikan (Disdik) serta kepala sekolah (Kepsek), guna menindaklanjuti masalah tersebut.
“Ya kita sangat sayangkan masalah ini (pungli, red). Dan kita berjanji tidak akan tinggal diam. Kita akan penggil mereka (disdik dan kepsek, red). Kami sekarang lagi reses, habis reses kita panggil mereka,” tegas Harto, Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, kemarin.
Dijelaskannya bahwa masalah pungli ini sudah mencoreng dunia Pendidikan di kabupaten Andan Jejama ini. Sebab, praktek pungli ini akan merusak mutu dunia Pendidikan yang sedang giatnya untuk ditingkatkan.
“Ini kan (pungli, red) tidak sesuai dengan visi dan misi bupati yang mau meningkatkan dunia Pendidikan. Kalua begini, yak an tidak sejalan, dan justru bisa merusak dunia Pendidikan itu sendiri,” sesalnya.
Diberitakan sebelumnya, dugaan pungulan liar (pungli) di dunia Pendidikan Kabupaten Pesawaran mencapai Rp. 70 juta per triwulan.
Bahkan dugaan pungli ini dananya berasal dari kepala sekolah (Kepsek) dan dana BOS ribuan siswa. “Ya ini datanya (data pungli, red) jumlahnya sangat pantastik yakni sekitar Rp. 70 juta per triwulan. Bayangin aja kalua satu tahun bisa beli mobil Fortuner,” terang salah seorang kepala sekolah salah satu SDN di Kecamatan Negerikaton sambal menunjukan data pungli kepada media di kantor Ikatan Jurnalis Kabupaten Pesawaran (IJKP), kemarin.
Ditegaskannya bawah data ini belum semuanya yang diperlihatkan. Setidaknya data yang diberikannya kepada awak media mencapai enam item pungli berkedok iuran.
“Dananya untuk apa dan kemana, kami tidak tahu. Pokoknya ya iuran. Termasuk pemotongan dana BOS. Memang tidak besar persiswanya, tetapi kalau dikalikan dengan jumlah siswa yang mencapai enam ribuan siswa, kan dananya besar,” terang dia.
Untuk itu, dirinya meminta kepada dinas Pendidikan dan bupati agar dapat menyikapi secepatnya dugaan pungli ini. Jangan sampai akibat pungli ini dunia Pendidikan di kabupaten ini menjadi rusak.
“Ini benar adanya (dugaan pungli, red). Kita siap diberhentikan kok. Saya juga gak gila jabatan. Laporan ini semata-mata ingin mutu Pendidikan ini jangan rusak hanya gegara pemimpin yang begini,” imbuh dia.
Bahkan mereka juga akan menggelar aksi jika memang tindakan dugaan pungli ini tidak disikapi oleh dinas dan bupati. “Ya kita tidak minta kami yang jadi Korcam. Tidak. Tapi tolonglah diganti orang lain. Jangan biarkan kami resah. Karena pertanggungjawaban dari pengeluaran dana BOS ini kan kepala sekolah. Tolong jangan kami jadi korbannya,” terangnya. (asf)
