LAMPUNG BARAT – Sembilan belas Pekon (Desa) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) masih bersetatus tertinggal (Miskin) akan menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
Hal tersebut di sampaikan Bupati Lambar, Parosil Mabsus saat sambutan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2020 di Kebun Raya Liwa (KRL) di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Selasa (12/3).
Bupati Lambar, Parosil Mabsus mengatakan tahun ini merupakan tahun ke 2 masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Mat Hasnurin. Dimana, Musrenbang tingkat kabupaten yang dilaksanakan ke 2 kali dimasajabatannya diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya guna pembangunan Lambar.
“Membangun daerah itu harus di rencanakan dengan serius, musrenbang untuk memunculkan inofasi, dan karya baru untuk membangun Lambar,” katanya.
Parosil tidak menampik bahwa Lambar masih berpredikat daerah tertinggal. Dimana, terdapat 19 pekon dari 15 kecamatan masih menyandang predikat miskin (tertinggal). Dengan itu, Pihaknya meminta seluruh aparatur untuk bersungguh-sungguh dalam penyusunan program kedepan.
Pasalnya, Parosil menargetkan Lambar akan keluar dari predikat atau setatus tertinggal di tahun 2020 mendatang. Dengan itu, pihaknya menghimbau kepada perangkat daerah dapat menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya.
Parosil juga menekankan kepada peratin (Kepala Desa) agar dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan pekon.
“Pemerintah Daerah sangat terbantu dengan dengan adanya ADD dan Gerbang Saburan yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi,” ucapnya.
Dimana, lanjut Parosil Lambar memilik banyak potensi. Dari sektor perkebunan hingga pariwisata ada di Lambar. Akan tetapi, masih menjadi masalah klasik yakni terkait sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaannya.
“Potensi Lambar, perkebunan dan pariwisatanya banyak. Menjadi keluhan yakni masih kekurangan SDM dalam pengelolaan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Bahtiar Basri memuji Bupati Lambar akan komitmennya akan penanggulangan kemiskinan. Meski menurutnya, Lambar seharusnya tidak masuk dalam katagori daerah miskin berdasakan pengalamannya menjadi Camat di Kecamatan Sumber Jaya.
Dikatakan Bahtiar, penanggulangan kemiskinan di awali dengan perbaikan database terlebih dahulu. Pasalnya, banyak ditemukan kasus terkait data kemiskinan yang tidak singkron.
“Awali dengan pembenahan data terlebih dahulu. Baru dimulai dengan tindakan penanganan,” ucapnya.
Menurut, Bahtiar, Lambar masuk dalam katagori miskin karena pendataan yang tidak sesuai yang dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Dimana, terkesan memaksakan untuk masuk katagori miskin untuk mendapatkan program bantuan.
“Dulu ada bantuan kemiskinan dimana Lambar dimasukkan meskipun banyak yang mampu,” katanya seranya menceritakan kondisi tersebut terjadi sewaktu dirinya menjabat sebagai camat di Kecamatan Sumber Jaya. (esa/een)
