BERBAGI

BUMILAMPUNG.Com, KOTABUMI –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Predikat tertinggi dalam audit keuangan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, dalam seremoni yang berlangsung di Aula Krakatau Kantor BPK RI, Kota Bandar Lampung, Senin (26/5/2025).

BACA JUGA  Hidupkan Budaya Gotong-Royong Pemerintah Kampung Bonglai Bersama Warga Kerja Bakti

Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni mengungkapkan bahwa pencapaian Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tak sekadar menjadi prestasi administratif, namun juga menjadi amanah besar dalam menjaga integritas tata kelola keuangan publik.

“Opini WTP ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga bersama. Ini adalah cerminan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Hamartoni.

BACA JUGA  KOPERASI MERAH PUTIH KAMPUNG BALI SADHAR UTARA TELAH TERBENTUK

Ia juga berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah serta pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, turut memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemkab Lampung Utara, yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Kami apresiasi upaya dan komitmen seluruh pemerintah daerah yang terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Nugroho.

BACA JUGA  Tak Tanggung-Tanggung, Kampung Bali Sadhar Utara Salurkan BLT DD 3 Bulan Sekaligus

Penyerahan LHP LKPD tersebut turut dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, unsur pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Dengan capaian ini, Pemkab Lampung Utara membuktikan konsistensinya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan terpercaya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (ADV)

 

 

BERBAGI