BERBAGI

PESAWARAN – Kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesawaran dan Pemerintah Daerah (Pemda) Pesawaran dipertanyakan.

Betapa tidak, dari 11 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Pesawaran, baru tiga Propemperda yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD kabupaten setempat.

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Rizki Setiawan mengatakan, tiga propemperda yang sudah menjadi perda yakni peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perda tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan perda tentang LKPJ APBD TA 2017.

IKLAN

“Ada dua perda yang masih perlu direvisi, terkait perda kerja sama pemanfaatan sumber air dan pencegahan penyakit TBC dan HIV/AIDS,” ungkap Rizqi mewakili Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemda Pesawaran Susi Patminingtyas kemarin.

BACA JUGA  OTT Pesawaran, Polda Bidik Tersangka Lain

Dikatakan beberapa propemperda yang saat ini masih dalam proses pembahasan di masing-masing OPD terkait bersama Bagian Hukum dan Akademisi, yakni ranperda tentang standar penanggulangan kebakaran, ranperda tentang pola angkutan umum, ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak; ranperda tentang retribusi perizinan tertentu; dan ranperda tentang rencana pengembangan industri kabupaten (RPIK).

“Setelah pembahasan klop, ranperda yang disertai naskah akademis akan disampaikan ke DPRD untuk diparipurnakan. Selanjutnya akan dibahas di Bapemperda DPRD,” ucapnya.

Pembahasan ranperda, lanjut Rizqi, bukan hanya menjadi tanggungjawan OPD terkait saja, melainkan tanggungjawab bersama. Karena perda merupakan produk hukum daerah yang harus dipastikan perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. “Ketika ranperda itu sudah fiks, barulah kita sampaikan ke DPRD,”imbuhnya.

BACA JUGA  Pesan Nanang Untuk Mahasiswa Lamsel, Jauhi Narkoba Raih Prestasi Yang Tinggi

Lebih jauh pihaknya menambahkan propemperda tersebut akan diupayakan rampung dan disahkan pada 2018 ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika materi dan kelangkapan dokumen lainnya belum fiks maka bisa dilanjutkan ditahun berikutnya.

“Seperti ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, masih banyak dokumen yang harus dilengkapi. Namun tentunya kita bersama OPD terkait akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan ranperda untuk disahkan menjadi perda,”pungkasnya.

BACA JUGA  Bapenda Pesawaran Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data PBB

Dikonfirmasi Wakil Ketua Bapemperda) DPRD Kabupaten Pesawaran Agus Purnomo membenarkan bahwa baru tiga yang disahkan.

“Ranperda yang dari eksekutif memang belum masuk. Kita sudah kejar. Namun kata mereka (Pemda Pesawaran, Red) bulan Agustus akan masuk. Namun hingga sekarang belum ada. Kita sudah bilang tahun ini harus kelar Perda yang sudah menjadi target kita,” jelasnmya.

Sementara terkait adanya dua Perda yang direvisi, karena kewenangan masalah perda tersebut ada di provinsi.  “Perda mengenai perda kerja sama pemanfaatan sumber air dan pencegahan penyakit TBC dan HIV/AIDS itu ada kewenangan pihak provinsi,” pungkasnya. (rnn/asf)

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here