BERBAGI

bumilampunng.com – DPRD Lampung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat mengesahkan dua peraturan daerah (perda) pada rapat paripurna, Senin petang, 28/1/2019. Dua produk legislasi tersebut, yaitu Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, serta Perda ihwal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Perda mengenai pencegahan narkotika merupakan prakarsa Pemprov Lampung. Sedangkan Perda tentang pengadaan tanah merupakan inisiatif DPRD setempat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri sebanyak 47 anggota DPRD Lampung. Sementara, pihak pemprov diwakili Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. Turut pula para asisten, staf ahli, para kepala dinas, kepala badan, pimpinan BUMD dan BUMN, serta pemangku kepentingan.

IKLAN

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama DPRD Lampung atas disetujuinya 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (28/1/2019).

BACA JUGA  APBD Lampung Defisit, DPRD Lampung Minta Evaluasi Program 

Raperda yang telah disetujui tersebut adalah tentang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pada kesempatan itu, Bachtiar menyampaikan Pendapat Akhir Pembicaraan Tingkat II Persetujuan atas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

“Selaku Gubemur Lampung, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Yang Terhormat atas telah disetujuinya kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 242 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan setelah mendapat persetujuan bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD,” ujar Bachtiar.

BACA JUGA  DPRD PROVINSI LAMPUNG GELAR PARIPURNA ISTIMEWA HUT LAMPUNG KE-55

Dengan disetujuinya Perda tersebut, ujar Bachtiar, maka dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah tersebut, pihaknya menginstruksikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Peraturan Daerah terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Pemprov mengimbau OPD terkait untuk segera menyusun dan mempersiapkan Peraturan Gubemur sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah terkait,” katanya.

BACA JUGA  Gubernur Arinal Cicipi Produk Hasil Teknologi Pengolahan Ubi Kayu BPP Lampung

Selain itu, lanjut Bachtiar, jajaran Pemerintah Daerah juga diminta melakukan penguatan sumberdaya aparatur pelaksana Peraturan Daerah, khususnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, untuk segera dilakukan sosialisasi dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan berkoordinasi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Bachtiar menyampaikan bahwa tahapan proses penetapan persetujuan atas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung telah dimulai pembahasannya sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai dengan akhir bulan Desember 2018. (adv)

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here