BANDAR LAMPUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) ingatkan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak terkait lain, mengenai sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah 3B (Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui).
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN, Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K saat menyampaikan sambutan acara Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Kasatpel, mitra dan yayasan di Ballroom Novotel Lampung, Sabtu 14 Februari 2026.
Hadir pada acara tersebut Gubernur Lampung, Mirzani Djausal diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Syaiful, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, S.H, M.Kn. Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. dan sejumlah Forkopimda Provinsi Lampung.
Kelompok 3B tersebut, kata Sony menjadi prioritas karena berkaitan dengan 1.000 hari pertama kehidupan, yang sangat menentukan tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting.
“Banyak mitra langsung membuat MoU dengan sekolah. Saya ingin luruskan, tujuan utama MBG adalah memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan, yaitu 3B tadi. Setelah itu baru peserta didik,” tegasnya.
Sony menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan paling prioritas yang menjadi perhatian utama Presiden RI.
MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan intervensi strategis yang menentukan masa depan bangsa melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Ini program unggulan dari segala program unggulan. Bapak Presiden selalu menyinggung makan bergizi karena nilainya sangat besar untuk masa depan Indonesia,” kata Sony
Sony juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak sekadar menerapkan konsep school meal seperti banyak negara lain, namun mengembangkan konsep School Meal Plus.
Konsep ini memiliki keunggulan karena mencakup distribusi makanan ke rumah untuk balita dan ibu hamil melalui kader Posyandu dan Puskesmas.
“Indonesia menerapkan School Meal Plus. Ada program mengantar makanan ke rumah, ini tidak ada di negara lain,” ujarnya.
Sony mengingatkan bahwa pola makan masyarakat selama ini cenderung tidak seimbang. Ia mencontohkan bekal sekolah yang sering hanya berisi nasi dengan mie atau kerupuk, sehingga membentuk generasi yang kekurangan protein.
Ia menegaskan standar makanan bergizi harus mencakup unsur lengkap seperti karbohidrat, protein, vitamin, serat, buah, dan sayur.
“Kita harus ubah mindset. Bekal anak harus memenuhi standar gizi, bukan hanya karbohidrat,” katanya.
Menurutnya, intervensi pemerintah dilakukan karena masih banyak orang tua yang belum mampu menyediakan makanan bergizi seimbang, termasuk sumber protein hewani.
Selain untuk perbaikan gizi, Sony menegaskan MBG juga harus menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui efek berganda (multiplier effect). Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lampung tidak hanya belanja dari pasar besar, tetapi menyerap produk lokal dari petani, peternak, pekebun, pembudidaya, dan UMKM.
“SPPG tidak boleh hanya beli dari pasar besar. Harus menyerap hasil petani dan UMKM lokal,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar kejadian anjloknya harga komoditas hingga membuat produk pertanian terbuang tidak terulang.
“Jangan sampai susu dibuang atau tomat dibuang ke sungai karena harga hancur. SPPG harus menyerap hasil panen agar harga tetap stabil,” tambahnya.
Sony juga menyoroti dampak MBG terhadap penciptaan lapangan kerja. Ia menyebut, sektor yang berkaitan dengan MBG kini telah menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Satu unit SPPG membutuhkan minimal 10 hingga 20 pekerja untuk memasak dan distribusi.
“Kalau ada 23 ribu unit SPPG, bisa dibayangkan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta,” ujarnya.
Dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan, Sony menyebut konsolidasi ini dihadiri seluruh kepala SPPG, mitra, yayasan, serta satgas. Tujuannya agar pelaksanaan MBG di Lampung berjalan dengan satu pemahaman dan satu langkah.
Ia menyebut Lampung saat ini telah memiliki sekitar 1.010 SPPG, yang artinya kebutuhan bahan pangan harian sangat besar dan harus disiapkan bersama.
“Di Lampung sudah ada 1.010 SPPG. Ini potensi besar yang harus diserap setiap hari. Rantai pasoknya bukan hanya dipikirkan BGN, tapi harus dipikirkan bersama Pemda,” kata Sony.
Ia mencontohkan Lampung unggul pada komoditas pisang, namun kebutuhan lain seperti telur dan daging harus mulai dipastikan kecukupannya agar tidak bergantung pada pasokan luar daerah.
“Kalau kebutuhan telur dan daging masih didatangkan dari daerah lain, itu artinya uang dari pemerintah pusat untuk Lampung justru mengalir keluar,” tegasnya.
Selain rantai pasok, Sony menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan operasional SPPG, khususnya terkait pengelolaan limbah makanan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Ia menegaskan seluruh SPPG wajib memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) yang pengawasannya berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.
“Pemda harus mengontrol, jangan sampai limbah produksi dibuang ke got dan menimbulkan pencemaran. SLHS harus dipastikan,” ujarnya.
Menurutnya, jika food waste dapat dikelola dengan baik, hal tersebut bisa menjadi langkah besar untuk membangun kesadaran lingkungan di masyarakat.
Sony juga mengingatkan seluruh kepala SPPG agar menjalankan SOP dengan disiplin, mulai dari pemeriksaan bahan makanan hingga proses produksi.
Ia mencontohkan penerapan SOP seperti penggunaan pisau berbeda warna sesuai jenis bahan, serta pemeriksaan organoleptik sebelum makanan didistribusikan.
“Dicek dulu warnanya, dicium baunya. Kalau ada yang tidak sesuai, stop. Itu SOP (standar operasional),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di Lampung harus berjalan sesuai spesifikasi teknis agar penerima manfaat, terutama kelompok 3B dan peserta didik, benar-benar mendapatkan asupan gizi optimal.
“Tujuan kita adalah memastikan balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik mendapatkan asupan gizi terbaik,” pungkasnya.
Sony menambahkan, pertumbuhan jumlah SPPG masih terus berjalan. Lampung masih berpeluang menambah titik SPPG baru melalui mekanisme pendaftaran ke pemerintah daerah yang kemudian diteruskan ke BGN.
Sementara untuk wilayah 3T atau daerah terpencil, pihak investor yang berminat dapat melapor ke satgas kabupaten/kota untuk membangun SPPG.
“Masih ada daerah yang bisa ditambah. Untuk daerah terpencil, investor bisa melapor ke Satgas Kabupaten/Kota,” tutupnya.(Een)
