Lampung Utara – Persoalan sampah yang sempat meluber hingga ke badan jalan di sejumlah titik di Kotabumi ternyata belum sepenuhnya selesai. Di tengah keterbatasan armada pengangkut milik pemerintah daerah, bantuan justru datang dari sektor swasta.
Sebuah SPBU di Kotabumi Selatan turun tangan membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Utara dengan mengerahkan alat berat dan armada angkut guna membersihkan tumpukan sampah di sejumlah titik.
Langkah itu dilakukan SPBU 24.345.135 di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang belakangan memicu keluhan masyarakat.
Kolaborasi tersebut menjadi tindak lanjut setelah penumpukan sampah liar di kawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kotabumi Ilir sempat menjadi sorotan akibat bau menyengat dan sampah yang meluber ke badan jalan.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Lampung Utara, Ferry Wijaya, mengatakan percepatan penanganan dilakukan dengan mengerahkan alat berat untuk mengatasi lonjakan volume sampah yang meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir.
“Penanganan manual sudah tidak mampu mengejar volume sampah yang meningkat. Sementara armada pengangkut terbatas dan antrean di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) cukup panjang.
Karena itu kami lakukan langkah darurat agar proses evakuasi lebih cepat,” kata Ferry didampingi Kasi Pengurangan Sampah DLH Lampung Utara, Sep Eka Ardiansyah, saat meninjau lokasi, Senin (25/5/2026).
Menurut Ferry, bantuan dari pihak SPBU menjadi tambahan tenaga yang cukup signifikan dalam proses pengangkutan sampah. Sedikitnya empat unit dump truck, satu unit ekskavator, dan satu unit shovel loader diterjunkan ke lapangan.
“Hari ini fokus pembersihan dilakukan di empat titik, yakni Jalan KS Tubun belakang Islamic Center Kotabumi, Sindang Sari, depan Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), dan dekat SD di wilayah Sindang Sari,” ujarnya.
DLH Lampung Utara mengakui keterbatasan armada masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan persampahan di wilayah Kotabumi, Kotabumi Selatan hingga Abung Selatan.
Saat ini penanganan sampah hanya ditopang sekitar 10 unit dump truck dan arm roll. Sebagian armada juga disebut kerap mengalami kendala teknis.
“Kadang armada terkendala peralatan. Kalau tenaga angkut sebelumnya memang sempat terbatas, sekarang sudah dibantu tenaga outsourcing,” ungkap Ferry.
Di tengah persoalan yang belum sepenuhnya teratasi, keterlibatan pihak swasta dinilai menjadi contoh bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Perwakilan SPBU 24.345.135 Kotabumi, Fadli, mengatakan pihaknya bergerak karena melihat kondisi lingkungan yang membutuhkan penanganan cepat agar tidak semakin mengganggu masyarakat.
“Kami ingin ikut ambil bagian. Ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kalau persoalan sampah dibiarkan terlalu lama, dampaknya bisa ke kenyamanan masyarakat, kesehatan, bahkan aktivitas ekonomi,” katanya.
Fadli berharap langkah kolaboratif seperti ini dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Lampung Utara ikut berkontribusi terhadap persoalan sosial dan lingkungan.
Meski penanganan darurat terus dilakukan, DLH mengingatkan bahwa akar persoalan sampah tidak hanya soal armada dan alat berat. Perilaku masyarakat masih menjadi faktor utama yang menyebabkan tumpukan sampah cepat kembali muncul.
Penumpukan di TPS disebut kerap diperparah oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di luar jadwal pengangkutan, hingga munculnya titik-titik pembuangan liar.
Karena itu, DLH mengajak masyarakat mulai disiplin memilah sampah rumah tangga dan membuang sampah pada tempat serta waktu yang telah ditentukan.
“Ayo sama-sama tangani persoalan ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tegas Ferry.
Sebelumnya, Pemkab Lampung Utara sempat menerjunkan alat berat jenis shovel ke TPS Kotabumi Ilir setelah tumpukan sampah meluber ke Jalan Raya Abung Timur pada Sabtu (23/5/2026).
Langkah darurat dilakukan karena penanganan manual dinilai sudah tidak sebanding dengan lonjakan volume sampah yang terjadi. Kini, bantuan dari pihak swasta menjadi penanda bahwa persoalan sampah membutuhkan gotong royong lintas sektor agar tidak terus berulang.
