Lampung Utara -Rencana pinjaman ke Bank Jabar bisa terealisasi sebelum penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mendatang, hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara (Lampura), Budi Utomo kepada awak Media komplek kantor Bupati setempat, Senin (29/7).
“Rencana pinjaman sebesar 300 Milliar lebih itu saat ini telah disampaikan ke DPRD setempat untuk dilakukan pembahasan, untuk sementara itu kita juga masih terus lakukan pembicaraan dengan Bank Jabar yang saat ini belum ada kesepakatan final pencairannya,” ungkap dia.
Dikatakannya, sedangkan terkait jadi atau tidaknya rencana tersebut sangat tergantung dalam pembahasan bersama DPRD setempat. Pasalnya, Pinjaman ratusan milliar tersebut diperuntukan untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Lampura, seperti perbaikan dan pembuatan pasar serta perbaikan dan penambahan sarana prasarana layanan rumah sakit daerah.
“Sesuai arahan Bupati untuk peningkatan pembangunan sebagai bentuk pelayanan publik seperti pasar dan rumah sakit daerah,” katanya.
Sementara itu, untuk tenggat waktu kepastian pinjaman tersebut, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kini telah menjabat sebagai wakil bupati Lampura tersebut tidak dapat memastikannya. Namun dirinya hanya berharap semua itu dapat terealisasi secara cepat menginggat target Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara yang menyatakan tahun 2020 mendatang merupakan sebagai titik tolak kebangkitan dan kemajuan daerah Kabupaten Lampura.
“Kita berharap semua pengajuan kita dapat secepatnya clear sebelum ditetapkannya APBD tahun 2020 mendatang, tetapi meski waktunya masih molor (mundur) dari rencana tetapi kita masih tetap tunggu dimoment perubahannya,” harap Budi
Sedangkan, Prihal pengajuan APBD-P tahun 2019 ini, tambah Budi, secara keseluruhan telah disampaikan ke pihak DPRD untuk dilakukan pembahasan secara mendalam.
“Untuk pengajuan APBD-P tahun 2019 ini, juga sudah kita ajukan ke DPRD Lampura. Sedangkan, dalam APBD-P tersebut kita telah lakukan penyesuaian-penyesuaian mengingat ada beberapa target yang tidak mungkin tercapai atau terealisasi secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran. Ya, semua rencana pembangunan kita sesuaikandengan kondisi dan keadaan Pemerintahan pusat, provinsi serta kondisi daerah Kabupaten kita sendiri,” pungkasnya (Sab/Red1).
